Marketing Syariah

BAB I
Pendahuluan

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat, meniingkatnya intensitas persaingan dan jumlah persaing, menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memuaskan dari pada yang dilakukan pesaing. Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat bagi pelanggan nantinya.
Konsep kepuasan pelanggan sangat diperlukan dalam persaingan bisnis yang semakin meningkat tajam, karna preferensi dan perilaku pelanggan berubah-ubah. Teknologi informasi dan mesin transaksi perbankan semakin berkembang dengan cepat yang mendorong organisasi bisnis untuk lebih fokus menanggapi kepuasan pelanggan untuk menjamin pengembangan bisnis perbankan. Kepuasan pelanggan bergantung kepada persepsi pelanggan. Sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan berkualitas, mak kualitas itu dapat memberikan dorongan kepada pelanggan unstuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan secara terus menerus dapat memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.
Di saat bank syariah muncul, paersaingan semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional. Dalam kondisi semacam ini, para bankir berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan menawarkan berbagai jenis produknya. Dampaknya, nasabah memiliki banyak pilihan, kekuatan tawar-menawar nasabah semakin besar, ini semua menjadi bagian penting dalam mendorong setiap bank menempatkan orientasinya pada kepuasan nasabah sebagai tujuan utamanya. Para bankir pun semakin yaki bahwa kunci sukses untuk memenangkan persaingan terletak pada kemampuannya memberikan total customer velue yang dapat memuaskan nasabah melalui penyampaian produk yang berkualitas dengan harga bersaing.
Hasil riset di Bahrain menyatakan bahwa dari 300 nasabah, secara umum mereka puas dengan layanan produk dan jasa bank islam yang di adopsinya, mereka memilih bank islam karna kesetiaan kepada prinsip-prinsip syariah-syariah islam dan tingkat jasa yang diperoleh, faktor pendukung lainnya adalah umur dan pendapatan yang berkaitan dengan besarnya tabungan di bank. Lamanya berhubungan dengan bank menambah pemahaman terhadap produk dan jasa yang disediakan bank tersebut .
Complain dan membiarkan nasabah menunggu berlama-lama dalam transaksi bisnis atau mencairkan uangnya, mengabaikan penggunaan teknologi pelayanan, bahkan munkin masih ada yang jikalau nasabah ingin kreditnya lancar, nasabah harus tahu persis selera petugas pelayanan dan direksi bank. Inilah bentuk paradigma yang sudah usang, dan yakinlah bahwa bank yang semacam ini akan ditinggalkan dan kehilangan nasabahnya, mereka bunuh diri, mereka mengabaikan perinsip perniagaan, pertukaran, transaksi suka sama suka atau kerelaan dalam keadilan, sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam Surat An-Nisa’ ayat 29:
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Kompetisi yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menciptakan keunggulan daya saing yang kuat baik produc price maupun produc nonprice agar perusahaan dapat tetap berjalan. Walaupun berbagai tantangan yang terus menghadang, tetapi inilah sa’at yang paling tepat agar bank syariah di samping ber-positioning dengan karakter khususnya itu, juga dengan keunggulan produk nonprice untuk membangun pelanggan yang setia, loyal, tidak beralih ke industri lain serta menarik pelanggan dari lembaga pembiayaan lain yang mungkin menggiurkan, tetapi justru padat dengan persoalan haram, riba dan lainnya yang sejenis.

BAB II
Pembahasan

1. Harapan dan Persepsi Kinerja
Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingakat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat.
Persepsi kinerja perbankan didasarkan pada pengetahuan, keyakinan dan penilaian terhadap merek, kinerja produk, citra, dan pelayanan bank yang diterima oleh nasabah. Sekali penilaian terhadap merek, kinerja produk, citra, dan pelayanan bank dipersepsikan memuaskan, maka kesetiaan nasabah akan terbentuk dan menggunakannya secara berulang-ulang untuk jangka panjang .
Dalam praktik bisnis bahwa harapan seseorang selalu berkaitan dengan 5 hal berikut ini:
1) Ketidak sesuaian antara harapan aktual dengan ideal yang diterima akan menjadi pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan, dan ini akan hilang ketika nasabah memperoleh produk lain yang memenuhhi identitas mereka.
2) Nasabah cenderung akan menggunakan jasa yang dipeersepsikan memiliki kesesuaian citra produk dengan persepsi dan harapan yang diinginkannya.
3) Perilaku nasabah dipengaruhi oleh jenis usaha/aktivitas mereka dan konsistensi harapan terhadap citra dan kualitas kinerja produk dan layanan yang di persepsikan
4) Pelayanan yang baik menghasilkan kepuasan, menciptakan hubungan yang harmonis dan silaturrahmi yang lancar.
5) Produk yang dirasakan coock dan pelayanan yang diterima menyenangkan, nasabah akan mengendalikan masalah eksternal yang merusak citra perusahaan (bank) yang digunakan (ikut membela).
Persepsi berakar pada aspek kognitif, dimana penilaian nasabah didasarkan paada perbedaaan antara akumulasi atribut-atribut yang dipandang ideal bagi nasabah. Apabila persepsi ideal sama dengan yang sebenarnya, maka nasabah akan sangat puas terhadap bank tersebut. Indeks kepuasan nasabah dalam model persepsi kognitif adalah mengukur perbedaan yang ingin diwujudkan nasabah dengan yang sesungguhnya ditawarkan oleh bank. Ada 3 tampilan persepsi kognitif, yaitu:
1) The expectncy disconfirmation model,yaitu Kepuasan nasabah tergantung pada harapan pra pembelian.
2) Equity model, nasabah akan merasa puas jika rasio hasil yang diperoleh dibandingkan dengan imput yang digunakan dirasakan cukup “fair”, termasuk jika dibandingkan dengan orang lain pada proporsi yang sama.
3) Attribution model, faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu produk jasa.
Harapan dan persepsi mempengaruhi nasabah dalam menentukan produk bank. Apabila pilihan atas produk yang ditawarkan sesuai dengan yang diharapkan nasabah, maka mereka merasa puas, mereka semakin fanatik terhadap bank karna dalam persepsinya sangat baik.
2. Kualitas Produk Jasa
Pada prinsipnya pelayanan jasa bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah secara berkelanjutan, sepanjang:
1) Semua yang ada di bank mempunyai komitmen secara penuh bahwa nasabah adalah mitra mereka dan semuanya sebagai mitra internal yang bermutu.
2) Kualitas layanan sekarang sangat disadari oleh nasabah, karna itu kualitas harus dapat ditampilkan dalam setiap kegiatan bank.
3) Kualitas bukan merupakan gerakan “pelan-pelan, yang penting jalan”, tapi memerlukan lompatan jauh ke depan.
4) Gerakan kualitas jasa bank yang konsisten tidak dapat menyelamatkan mitra internal dan produk jasa yang buruk.
Untuk memaksimumkan daya saing jasa perbankan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu
a) Meningkatkan kualitas produk
b) Proses
c) Manusia
3. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Karyawan Bank
Kualitas pelayanan sebagai kemampuan merencanakan, menerapkan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa bagi pelanggan . Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan dan waktu tunggu yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen
Model mata rantai laba pelayanan industri jasa ditentukan oleh nilai produk jasa dan biaya-biaya yang digerakkan oleh retensi karyawan, kualitas pendukung pelayanan internal dan kualitas pelayanan karyawan dalam:
1) Mempertegas adanya jaminan atas ketersediaan produk
2) Menunjukan tingkat responsivitas
3) Ketepatan waktu memberikan pelayanan
4) Kesempurnaan pelayanan
5) Kemampuan menimbulkan perasaan senang pada nasabah
Sejumlah atribut kualitas yang dapat memuaskan pengguna industri jasa adalah sebagai berikut:
a) Ketepatan waktu pelayanan
b) Akurasi pelayanan
c) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
d) Kelengkapan
e) Kemudahan mendapatkan pelayanan
f) Variasi model pelayanan
g) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
h) Pelayanan pribadi
i) Penduung pelayanan
Kualitas jasa bank melekat pada karyawan dalam memberikan pelayanan jasa kepada nasaba, kualitas karyawan merupakan salah satu faktor diferensial antara bank satu dengan bank yang lainnya, sekaligus sebagai salah satu rantai nilai yang dapat menciptakan convetitive advantage bagi bank yang bersangkutan.
Kualitas pelayanan terbentuk dari kepuasan semua orang (para pekerja = manajerial, karyawan) yang ada di bank. Kepuasan karyawan didefinisikan sebagai kepuasan para karyawan terhadap aturan-aturan kerja yang diberlakukan, tingkat kehadiran (absensi), kepemimpinan yang diterapkan oleh atasannya, konpensasi finansial yang diterima, tingkat turnover, system non-finansial reward yang mereka terima, evaluasi kinerja yang dirasakan, program pelatihan dan pendidikan yang dilakksanakan dan promosi jabatan bagi para karyawan berprestasi. Kepuasan karyawan dapat dianggap sebagai ukuran suksesnya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan sehingga dapatt membentuk sikap karyawan yang lebih positif, pergantian karyawan (karna pengunduran diri) rendah, persentase ketidakhadiran kecil, ketidak terlambatan masuk kerja, dan tidak adanya keluhaan.
Karyawan merupakan kunci untuk menentukan kualitas pelayanan, kualitas produk, kualitas oprasional maupun kualitas kinerja perusahaan. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan secara terus menerus, di antaranya melalui konpensasi yang memenuhi kualifikasi, salary yang bagus, bonus yang proporsional, kepedulian sosial/humanistis, promosi dan sebagainya. Tanpa dukungan, loyalitas, dan dedikasi karyawan, kinerja perusahaan akan menurun dan dalam waktu singkat perusahaan akan mengalami kesulitan.
4. Total Quality Marketing
Total quality marketing adalah salah satu bentuk pendekatan untuk mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan nasabah dengan melibatkan seluruh mitra internal organisasi perbankan. Kualitas produk jasa perbankan ditentukan oleh nasabah dan jaminan kualitas ialah iranti-yang handal dan sahih tentang penilaian nasabah terhadap perbankan. Kepuasan nasbah melalui pendekatan ini dapat diwujudkan melalui konsep quality, delivery, dan cost. Tiga aspek yang pertama harus dikelola sedemikian rupa agar mampu mendorong terciptanya surplus manfaat bagi nasabah. Semakin besar surplus ini, semakin besar pula kepuasan nasabah, demikian juga sebaliknya dengan tetap bertumpu atribut biaya, kualitas, pelayanan, dan waktu yang digunakan oleh nasabah.
Cost harus mampu menciptakan kegunaan marginal yang lebih tiggi dari harga sebuah produk. Manfaat marginal yang dirasakan lebih tinggi, nasabah akan membayar dengan harga yang lebh tinggi untuk meraih surplus manfaat yang diciptakan oleh tiga aspek pertama (quality, delivery, service).
 Quality : kualitas produk perbankan harus terjamin dalam pandangan manusia, unggul secara teknologis (tidak mudah rusak baik kartu manual maupun elektronik), produk yang dijual harus aman, multi guna dengan satu kartu, penyediaan instalasi-instalasi yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah, menghindari terjadinya cacat transaksi, menilai kekuatan produk dalam penetrasi pasar dengan meneliti respons nasabah secara periodik, baik positif maupun negatif untuk memperbaiki kinerja selannjutnya.
 Delivery : ketepatan penyerahan pada sa’at nasabah sangat memerlukan, menghindari automatic teller machine yang mellfunction pada sa’at atau tempat nasabah menarik uang untuk keperluan hariannya.
 Service : pelayanan cepat dan menyenangkan perasa’an nasabah.
Keterikatan yang sangat kuat antara kualitas produk jasa, kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan, semakin tinggi kualitas yang dapat di berikan kepada konsumen maka ssemakin tinggi pula kepuasan konsumen, mendorong harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, keuntungan perusahaan semakin tinggi. Cost biaya jasa yang dijual, di dalam benak konsumen tidak mersa terbebani maupun bank, konsumen cenderung memilih price value yang asesuai, price value bukan berarti lowest price, tetapi fairless price, dan mungkin saja hal semacam ini tidak terjadi pada bank atau perusahaan yang mempunyai brand equality yang kuat. Permasalahan yang sering dialami adalah terletak pada kesulitan memformulasikan price value yang paling sesuai karna adanya tren prilaku konsumen yang terus berubah, di samping tingkat persaingan yang semakin “crowded”, panas dan mematikan, tetapi juga ketiak pastian kondisi ekonomi makro.
Hasil kajian pemasaran jasa dari atribut yang dipersepsikan penting oleh nasabah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
a) Apabila koefisien gap persepsi kinerja quality, delivery, service dan cost melebihi harapan nasabah, maka nasabah akan puas, dan sebaliknya jika persepsi kinerja quality, delivery, service dan cost lebih rendah dari harapan, maka nasabah kecewa.
b) Pengaruh kinerja terhadap kepuasan nasabah lebih kuat dari pada harapan dalam menentukan kepuasan seseorang.
c) Apabila kualitas kinerja produk dan pelayanan gagal memenuhi harapan nasabah, maka nasabah memutuskan baik dalam menyimpan uang maupun dalam lalu lintas transaksi bisnisnya di masa mendatang tidak akan menggunakan bank yang bersangkutan, mereka akan mencari pengganti-merek atau produk di bank lain yang lebih bisa memenuhi harapannya.
5. Model Konseptual Loyality Pelanggan
Industri perbankan syariah merupakan industri jasa yang masukan dan keluarannya pada semua bank relatif sama. Hakikat dari kegiatan perbankan syariah juga sama dengan bak lain, yaitu pelayanan jasa profesional yang diberikan kepada nasabah secara konsisten, tuntas dan terus menerus (berkelanjutan). Bank syariah bagi nasabah, bukan sekedar melepaskan diri dari fenomena agama, seperti haram atau riba dalam menitipkan uang menganggur, tetapi lebih dari itu adalah sebagai mitra bisnis, mitra membangun “sarang” untuk masa depan keluarga, dan perjuangan syiar islam pada masa depan, jaminan keamanan serta kemudahan melakukan penarikan kembali saat-saat diperlukan.
Berbagi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri perbankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memobilisasi dana dan efisiensi dan kesuksesan usaha. Tidak hanya itu, juga merupakan upaya liberalisasi industri perbankan. Pertumbuhan bank syariah semakin meramaikan peta persaingan, pun semakin ketat dalam memperebutkan “target market” mereka masing-masing. Pada waktu yang sama juga terjadi perubahan pandangan nasabah, yaitu dari seller market menjadi buyers market, nasabah menjadi sangat sensitif terhadap pelayanan yang mereka terima. Perubahan-perubahan tersebut mengharuskan pengelola bank “mengerutkan kening”-nya seraya bekerja mencri pilihan yang dapat membedakan dirinya dengan bank lain, melakukan penyempurnaan kegiatan oprasional bank, pembinaan manajemen, meningkatkan pengetahuan dan keahlian marketer bank, diversifikasi produk dan peningkatan kualitas tata layanan yang prima. Tujuannya hanya satu, agar mereka mampu memberikan nilai yang lebih tinggi dari setiap produk yang dijualkepada nasabah. Nilai ini penting dirasakan oleh nasabah, sebab sebagai mana di ketahui bahwa nasabah adalah orang sangat peka terhadap value yang mereka terima, jika mereka merasakan jasa bank itu sebagai yang kurang atau tidak “menyenangkan-memuaskan“, umumnya mereka akan bereaksi dengan dua cara, yaitu exit dan voise, kadang lebih demonstratif, yaitu dengan menulis di surat pembaca, media cetak atau elektronik sebagai pelampiasan dari kekecewaan mereka atas produk dan layanan bank, yang tentu saja hal seperti ini akan merugikan dan merusak citra bank yang dengan susah payah dibangun melalui prommosi dan iklan yang melibatkan doktrin agama, khususnya bagi bank syariah. Begitu sebaliknya, tata layanan yang diterima nasabah yang mereka panndang sangat baik, mereka merasa sangat senang, ditambah lagi rasa terbebas dari transaksi riba justru akan mengikat hubungan kemitraan dalam waktu yang tidak terbatas.
Pemasaran perbankan syariah juga merupakan upaya untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah melalui penjualan produk dan menghasilkan keuntungan yang optimal (tidak berlebihan) bagi bank. Pada dasarnnya, para nasabah muslim di samping pertimbangan utamanya dalam bebas dari unsur riba, juga apakah produk yang ditawarkan oleh bank itu dapat memuaskan keinginan mereka. Oleh karna itu, kesadaran akan pentingnya produk, pengetahuan tentang kebutuhan-keinginan nasabah, layanan yang diperlukan oleh nasabah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memasarkan produk bank syariah. Ketatnya persaingan dan banyaknya ragam pilihan produk bank, mendorong pentingnya orientasi manajemen untuk menempatkan pemasaran sebagai bagian integral dalam mencapai keberhasilan bank yang di pimpinnya.
Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran bank syariah sebetulnya sangat menggembirakan, misalnya saja, dari 3817 nasabah 90% (3226 nasabah) menyatakan menerima bank syariah, sisanya 10% (591) menolak sistem ini, begitu juga penolakan sistem bunga mencapai 65%, karna bertentangan dengan agama. Riset yang terkait dengan prilaku pelanggan dalam bidang pemasaran terus berkembang. Kepuasan pelanggan diukur menurut menurut pengaruh dan jenis produk berdasarkan teori kesesuaian harapan.
Riset pemasaran tersebut berkaitan dengan pengaruh citra perusahaan terhadap kesetiaan pelanggan dalam jangka panjang dengan menempatkan citra dan positioning perusahaan, sistem manajemen pelayanan, layanan bauran pemasaran, kualitas tekhnik dan fungsional dilihat sebagai konsep yang sangat penting. Secara empiris, tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh citra perusahaan terhadap kualitas, kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan pada jasa paket pariwisata dan jasa konsultan bisnis. Demikian juga bahwa penelitian ini fokuas pada pengaruh citra dan kepuasan pelanggan pada kesetiaan pelanggan. Dalam paradigma yang baru, bahwa pemasaran berdasarkan hubungan, perlu dipahami bahwa citra dan kepuasan memiliki pelanan penting dalam mempertahankan pelanggan.
6. Strategi Membangun Citra Bank
Kepuasan/ketidakpuasan pelanggan merupakan pengalaman yang dipengaruhi oleh kualitas dan value yang dirasakan dari produk jasa, kualitas dan value merupakan pendorong utama perilaku pelanggan. Berdasarkan pengalaman kepuasan yang dirasakan maka akan mendorong transaksi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa citra perusahaan adalah fungsi dari efek kumulatif ketidakpuasan dan kepuasan pelanggan. Ketika pelayanan jasa sulit dievaluasi, citra perusahaan dipercaya menjadi faktor penting yang mempengaruhi persepsi kualitas, Kepuasan pelanggan terhadap kesetiaan pelanggan. Secara umum diakui bahwa persepsi kualitas pelanggan didasarkan pada satu atau lebih atribut. Konsep pembentukan persepsi kualitas sebagai value produktif dan value confidence atas atribut intrinsik atau ekstrinsik produk tersebut.
Dibawah ini akan diperlihatkan bahwa value merupakan cerminan persepsi dari semua atribut kualitas sebagai fungsi dari harga yang diyakini berpengaruh pada kepuasan bertransaksi, dan kesetiaan pada perusahaan, produk jasa yang sama didasarkan pada kepuasan pembelian sebelumnya dan sikap umum terhadap citra perusahaan.

1. Kualitas dan Value yang Dirasakan
Kualitas yang diyakini tergantung pada kesenjangan antara yang diharapkan dan kinerja yang dirasakan. Value merupakan pertimbangan rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. Value yang dirasakan adalah penilaian menyeluruh terhadap kegunaan produk yang diterima dibandingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat, demikian juga sebaliknya.
Persepsi nilai sering dirumuskan dengan:
Perceived Value = Perceived Worth – Perceived Price

2. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan merupakan suatu konsep yang telah dikenal dan banyak digunakan dalam berbagai bidang riset pelanggan (menganggap bahwa pelanggan dapat menilai kinerja pelayanan, yang dibandingkan denga harapan sebelum membeli atau mengkonsumsi). Kesenjangan akan menimbulkan ketidakcocokan, yaitu ketidakcocokan positif meningkatkan atau mempertahankan kepuasan dan ketidaksesuaian menciptakan ketidakpuasan. Untuk memudahkan mengenali kepuasan pelanggan, digunakan ukuran sebagai berikut.

Apabila kinerja > harapan pelanggan sangat puas
Apabila kinerja = harapan pelanggan puas
Apabila kinerja biaya produk akan dinilai sangat baik
Manfaat < biaya produk akan dinilai jelek
Manfaat = biaya produk biasa saja
Dari persamaan di atas, jika harga digunakan sebagai alat bersaing perusahaan harus mempunyai strategi biaya sebagai basis keunggulan. Konsep nilai dalam pemasaran syariah merupakan sebuah konsep yang luas yang dikenal dengan maslahah. Maslahah sendiri merujuk pada kesejahteraan yang luas.
7. Kepuasaan pelanggan adalah perbandingan antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kinerja dari suatu produk, dengan harapan maka para pelanggan akan merasa puas. Sebaliknya apabila kinerja tidak sesuai dengan harapan maka pelanggan akan merasa tidak puas. Dalam pemasaran syariah kepuasan pelanggan bukan hanya dari kinerja produk sesuai harapan secara materil tetapi juga secara spiritual.

F. Integrasi konsep pemasaran
Konsep inegrasi pemasaran menempatkan kepentingan pelanggan dan kelanjutan perusahaan dilihat dari perubahan lingkungan makro dan mikro, seperti kebijakan pemerintah, ekonomi, teknologi. Integrasi konsep pemasaran sebagai berikut:
1. Konsep produksi, sendiri memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi.
2. Konsep produk, di kembang sesuai keinginan konsumen. Perusahaan yang sukses apabila mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan terus menerus menyempurnakan.
3. Konsep penjualan, mengacu pada konsep good selling service yaitu kemampuan melayani pelanggan dengan baik. Dalam praktik bisnis konsumen hanya akan membeli produk pada perusahaan yang menydiakan waktu dan tenaga untuk melayani mereka dengan baik.
4. Konsep masyarkat, bahwa tugas perusahaan adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat.
5. Konsep pemasaran hubungan, yaitu praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan mitra bisnisnya, guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang.

G. Etika pemasaran syariah
Dalam semua hubungan kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan di ciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit di capai di dalam bisnis. Oleh karena itu bisnis yang berhasil dimasa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas kejujuran, kepercayaan dan mutu.
Kunci etis dan moral bisnis terletak pada pelakunya. Berikut adalah etika dan moral bisnis islami yang harus dipegang teguh oleh pengusaha muslim:
 Husnul khuluq, salah satu akhlak yang baik dalam bisnis islam adalah kejujuran. Makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya.
 Amanah
 Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli dan mempercepat kembalinya modal.
Dalam konteks etika pemasaran yang berorientasi syariah, marketer harus dibimbing oleh alquran dan hadis. Dalam menawarkan produk kepada konsumen. Pertama memastikan pertimbangan kegiatan pemasaran itu bersumber dari alquran dan hadis. Kedua dalam rangka penjualan seller harus dapat memberikan jaminan bagi produk yang dijual, setidaknya dalam hal aspek material yaitu mutu dari bahan baku, aspek nonmaterial yaitu memncakup aspek halal dari porduk tersebut. Ketiga, manfaat produk yang dipasarkan. Keempat, sasaran produk.
Dalam proses pemasaran, promosi merupakan bagian yang penting dimana upaya menawarkan barang dagang kepada konsumen. Sikap seorang penjual juga merupakan faktor yang harus diperhatikan bagi keberhasilan penjualan. Marketing dalam realitas bisnis sebagai primadona, jika dilakukan secara benar dan tepat dapat mencapai tujuan perusahaan. Marketing mengajurkan agar setiap orang dalam bisnis selayaknya memiliki perilaku sebagai marketer sehingga mampu menggerakan perusahaan, melihat, merespon dan membuat pelanggan puas. Aktivitas bisnis yang secara tegas dilarang oleh islam yaitu:
1. Jangan melakukan transaksi bisnis yang diharamkan oleh islam
2. Jangan mencari dan menggunakan harta dengan cara yang tidak halal
3. Jangan bersaing secara batil
4. Jangan memasarkan makanan dan minuman yang dilarang syariah
5. Jangan menjelek-jelekan produk orang lain
6. Jangan menjadi actor pamer aurat
7. Jangan menipu/berbohong untuk meningkatkan transaksi
Model promosi tersebut melanggar akhlakul kharimah islam sebagai agama yang mengatur tata cara hidup manusia. Jika pengusaha ingin mendapatkan rezeki yang berkah maka para pengusaha harus mengikuti syariah islam secara menyeluruh termasuk dalam jual beli.

A. Konsep Perilaku Pelanggan
Perilaku konsumen merupakan respons psikologis yang kompleks yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan produk, dan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang, dan oleh karena itu marketer harus mampu:
a. Menjelaskan perilaku pelanggan dengan menghubungkan pengetahuan terhadap alternatif pilihan perilaku dengan pengetahuan tentang diri sendiri.
b. Menciptakan arah konstruksi perilaku pelanggan.
c. Memahami perilaku beli merupakan komponen utama dari intelijen pemasaran dan kemampuan untuk meresponsnya.
d. Menjelaskan nilai yang dipersepsikan pelanggan.
e. Menjelaskan keputusan pembelian pelanggan, setelah mereka mengemukakan persepsinya tentang nilai.
f. Aplikasi perilaku pembelian dan pengambilan keputusan manajerial.
Dengan memahami perilaku pelanggan secara tepat, perusahaan akan mampu memberikan kepuasan secara tepat dan lebih baik kepada pelanggannya sesuai dengan tujuan pembelian. Ketika konsumen melakukan pembelian, terdapat berbagai variabel psikologis berinteraksi secara aktif dan mempengaruhi perilaku seseorang. Pemahaman yang baik terhadap interaksi tersebut sangat bermanfaat bagi marketer untuk membentuk kesamaan respons maupun dalam melihat respons pelanggan terhadap program marketing mix yang diposisikan di pasar. Pada umumnya, marketer dapat menjelaskan perilaku konsumen melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan kognitif.
Analisis Pendekatan Perilaku Pendekatan Kognitif
Peran Kognitif • Mengamati perilaku yang paling determinan
• Hanya sebagai mediator • Konstruksi mental
• Pengendalian variabel
Peran Lingkungan Pengendalian variabel Satu arah pengaruh
Kebebasan Semua perilaku dikendalikan oleh lingkungan Kemandirian manusia

Konsep perilaku konsumen dalam kegiatan pemasaran maupun dalam riset pemasaran banyak digunakan, khususnya ketika marketer ingin mengetahui hal-hal berikut ini.
a. Seberapa besar harapan pelanggan terhadap kualitas atau manfaat suatu produk atau seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh pelanggan: digunakan untuk rancangan kualitas.
b. Pengaruh karakteristik pelanggan terhadap respons beli konsumen: digunakan untuk menyusun strategi segmentasi.
c. Sikap konsumen terhadap atribut produk: digunakan menyusun strategi positioning dan pengembangan produk.
d. Kebutuhan dan motivasi konsumen terhadap atribut produk: digunakan menyusun pengembangan produk.
e. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan distributor dapat digunakan untuk pengembangan distribusi.
f. Tanggapan terhadap iklan dapat digunakan untuk pengembangan strategi periklanan.
g. Persepsi pelanggan terhadap customer delivered value: digunakan untuk strategi mempertahankan pelanggan.
h. Persepsi pelanggan terhadap nilai: dapat digunakan untuk memperbaiki posisi pasar, harga, dan pengembalian atas investasi.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
1. Budaya (Culture)
Konsep
Sekumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku tertentu yang diperoleh dari lingkungan keluarga, agama, kebangsaan, ras, dan geografis.
Implikasi
Marketer dapat membentuk banyak segmen pasar penting dan merancang produk serta bauran pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen.
2. Kelas Sosial (Social Class)
Konsep
Masyarakat memiliki stratifikasi atau kelas sosial tertentu. Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara sistematis, anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa.
Implikasi
Marketer perlu memusatkan bauran pemasaran pada satu kelas sosial yang memiliki preferensi products and brands yang berbeda, sesuai dengan kelas sosial mereka.
3. Kelompok Acuan (Reference Groups)
Konsep
Kelompok acuan (reference groups) adalah seseorang dalam kelompok tertentu yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap dan perilakunya (keanggotaan kelompok).
Implikasi
Marketer perlu mengidentifikasi kelompok acuan pelanggan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pilihan produk dan merek.
4. Keluarga (Family)
Konsep
Keluarga merupakan organisasi kecil yang penting dalam mempengaruhi perilaku anggotanya yang bersumber dari orang tua. Suami, istri, anak memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi perilaku pembelian.
Implikasi
Marketer perlu mengenali peran yang relatif dominan antara suami, istri, dan anak yang mempengaruhi dalam membeli beragam produk dan jasa.

C. Motivasi
Motivasi adalah dorongan yang membentuk perilaku bersifat biologis (lapar, haus, tidak nyaman) dan psikologis (pengakuan, penghargaan keanggotaan kelompok) serta aktualisasi optimal. Motivasi adalah sebagai tenaga pendorong, yang dapat dijelaskan berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh beberapa ahli berikut ini.
Teori Freud: motivasi adalah kekuatan yang mampu membentuk perilaku biologis, psikologis dan moral. Teori ini dikembangkan sebagai motivational positioning (penempatan persepsi produk) pada tingkat tertentu (biologis, psikologis, dan moral) untuk membangkitkan sekumpulan motif yang unik dalam diri konsumen.
Teori Maslow: kebutuhan manusia tersusun yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.
Dalam dunia bisnis, ditemukan korelasi positif antara posisi hierarki kebutuhan dengan tingkat perbedaan produk yang disukai. Tingkat kebutuhan yang lebih tinggi akan menunjukkan perbedaan yang lebih besar pula terhadap suatu produk. Implikasi penting dalam memasarkan produk adalah (1) marketer harus mampu membuat tawaran produk yang lebih beragam, (2) dengan mempertimbangkan proporsi kebutuhan konsumen, marketer harus dapat mengidentifikasi kualitas produk yang paling layak atau tidak untuk konsumen, dan (3) marketer harus mampu mempertimbangkan nilai bagi pelanggan (customer value) dengan pengorbanan konsumen (customer cost). Pada level motivasi paling bawah (kebutuhan fisiologis), konsumen mungkin menjadi lebih sensitif terhadap harga-harga lebih murah menjadi dominan dalam membeli produk, sebaliknya pada level motivasi paling atas, maka customer value justru paling dominan (semua kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi) dan pada posisi inilah perusahaan dapat memperoleh profit yang tinggi.
Teori Herzberg
Konsep
Dissatisfier adalah faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, ketidakberdayaan, dan ketidakcukupan.
Satisfier adalah faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Secara aktif untuk memotivasi pembelian.
Implikasi: membantu marketer dalam:
1. Menyesuaikan daya tarik produk dengan perhatian seseorang yang mencari relaksasi sosial, status, kesenangan.
2. Mengenali daya dan menyesuaikan produk dengan rencana, sasaran, dan kehidupan konsumen.
3. Menghindari hal-hal yang menyebabkan dissatisfier dan mengidentifikasi satisfier utama pembelian terhadapmerek yang dibeli pelanggan.
Kajian empirik secara umum bahwa motivasi yang mendorong nasabah menggunakan jasa bank syariah, dan ketika motivasi dipisah menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal.
Motivasi internal ditentukan oleh motivasi personal, tuntutan bagi hasil yang jujur, sistem bagi hasil (halal), tuntutan menjalankan syariat Islam, dan kerelaan menolong orang lain (tolong menolong).
Sementara itu, motivasi eksternal yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk perbankan atau lembaga keuangan syariah secara berturut adalah orang lain, transparansi, pelayanan, transaksi, dan promosi.
Seharusnya bankir, marketer dan mitra internal bank syariah lainnya untuk: (1) mempertimbangkan sejumlah kebutuhan harapan nasabah terhadap jasa bank syariah di masa depan, (2) melakukan kajian dan program tindakan (action programe)yang menyeluruh untuk mengubah alasan masyarakat yang semula tidak memilih bank syariah menjadi memilih bank syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.
1. Pribadi (Personal)
Konsep
Karakteristik pribadi menjadi faktor penentu dalam pembelian, sejumlah karakteristik pribadi, seperti usia, tahap siklus hidup, pekerjaan dan kemampuan ekonomi mempengaruhi produk atau merek yang dibeli.
Usia dan Siklus Hidup
Usia dan siklus hidup seseorang berpengaruh dalam pembelian barang dan jasa, seperti selera makan, pakaian, perabot, rekreasi, dan sebagainya berbeda dalam sepanjang rentang usia dan siklus hidupnya.
Pekerjaan – Kemampuan Ekonomi
Para pekerja kerah biru atau kerah putih berpengaruh terhadap pola konsumsinya, mereka membeli produk yang serba mahal. Keadaan ekonomi dan penghasilan seseorang (level, kestabilan, waktu) berpengaruh pada pilihan produk atau merek yang dibeli.
Implikasi
Pemasar perlu memilih kelompok pasar berdasarkan usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan kemampuan ekonomi (terutama harga) sebagai target pasarnya.
2. Kepribadian (Personality)
Konsep
Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang berbeda pada masing-masing orang yang menyebabkan tanggapannya relatif konsisten dan bertahan lama terhadap pilihan produk atau merek. Kepribadian berisikan kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri, dan kemampuan beradaptasi.
Implikasi
Marketer perlu mempertimbangkan produk dan rancangan iklan yang paling cocok untuk calon pembeli yang memiliki kepercayaan diri, dominan dan otonomi yang tinggi.
3. Citra Diri (Self Image)
Konsep
Citra atau konsep tentang diri yang ideal dan aktual seseorang.
Impikasi
Marketer berusaha mengembangkan citra merek yang sesuai citra pribadi pada pasar sasaran.
4. Gaya Hidup (Life style)
Konsep
Keseluruhan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini yang berinteraksi dengan lingkungannya.
Implikasi
Marketer perlu mencari kesesuaian hubungan antara produk dengan kelompok gaya hidup seseorang di pasar sasaran.
5. Pembelajaran
Konsep
Perubahan perilaku seseorang yang dibentuk oleh pengalaman yang didorong secara internal, dituntun oleh petunjuk sehingga menyebabkan timbulnya generalisasi dan diskriminasi/switching barrier.
Kampanye iklan dan pembelajaran-pemahaman kaffah atas Islam serta bahaya riba mungkin menjadi sarana yang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat.
Implikasi
Marketer perlu membangun permintaan produk yang menimbulkan dorongan melalui generalisasi (kemiripan) dan diskriminasi/switching barrier (hambatan perpindahan merek-produk).
6. Sikap
Konsep
Sikap: apa yang kita pikirkan/yakini, kita rasakan, kita ingin lakukan berhubungan dengan stimuli pemasaran atau lingkungan yang kita hadapi.
Komponen
1. Pengukuran sikap kebanyakan bertolak dari komponen kognisi dan afeksi.
2. Komponen kognisi ditunjukkan oleh keyakinan atau pengetahuan konsumen.
3. Komponen afeksi diketahui melalui pernyataan atau reaksi emosional konsumen.

D. Pengetahuan
Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah umumnya masih rendah. Keterikatan aspek-aspek perilaku konsumen terhadap kualitas produk dan jasa, memiliki dampak yang besar terhadap cara mereka menilai dan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang. Mengabaikan aspek perilaku ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam hal kinerja pemasaran serta kinerja finansial untuk membiayai operasi produksi dan operasional perusahaan secara keseluruhan.

E. Proses Keputusan Pembelian
Peran seseorang (bukan pembeli utama) dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk perlu diketahui oleh marketer karena di antara mereka terkadang menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambil keputusan pembelian. Sejumlah orang yang memiliki keterlibatan dalam keputusan pembelian, adalah sebagai berikut.
1. Initiator: orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli produk tertentu.
2. Influencer: orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh karena pandangan dan nasihatnya mempengaruhi keputusan pembelian.
3. Decider: orang berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang akan dibeli, bagaimana cara membeli, dan di mana produk itu dibeli.
4. Buyer: orang yang melakukan pembelian.
5. User: orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dbeli.
Keterlibatan psikologis dalam proses pengambilan keputusan pembelian itu berbeda-beda, sesuai dengan sifat keputusan itu sendiri, yaitu pengambilan keputusan yang kompleks (extended decision making), pengambilan keputusan yang terbatas (limited decision making), dan pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan (habitual decision making).
Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap perilaku purnabeli, di mana tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Respons ketidakpuasan terdiri atas:
1. Voice Respons
Pelanggan menyampaikan keluhan secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan atau distributornya.
2. Private response
Jika ini terjadi, dampaknya sangat merugikan citra perusahaan sebab pelanggan akan cenderung memperingatkan atau memberitahu kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalamannya terhadap produk atau perusahaan yang bersangkutan.
3. Party response
Pelanggan meminta ganti rugi secara hukum yang terkadang sengaja dilewatkan media massa atau langsung datang ke lembaga konsumen, lembaga bantuan hukum. Bahkan, tidak jarang pelanggan memilih menyebarluaskan keluhannya kepada masyarakat luas, karena secara psikologis pelanggan yakin akan mendapat tanggapan yang lebih cepat dari perusahaan yang bersangkutan yang mungkin lebih memuaskan.

F. Persepsi Nilai pada Pelanggan
1. Persepsi
Persepsi merupakan proses individu (konsumen) memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi (memaknai) masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun retensi.
Persepsi nilai tergantung pada cara pelanggan menghubungkan berbagai atribut produk yang relevan dengan dirinya sendiri. Kuat tidaknya persepsi pada konsumen sangat tergantung pada berbagai daya tarik dan kesesuaiannya objek dengan individu yang bersangkutan. Persepsi dapat digunakan sebagai model riset persepsi nilai dan dapat juga sebagai teori persepsi nilai dan keputusan pembelian.
Implikasi penting dari persepsi dalam pemasaran adalah bahwa marketer perlu memperhatikan rangsangan yang paling diperhatikan, produk yang bermakna, serta mengirimkan pesan yang berulang kepada konsumen.
2. Nilai
Nilai (value) bukan sesuatu yang riil, nilai sangat abstrak, nilai berasal dari persepsi konsumen mengenai berapa jumlah sebenarnya yang wajar jika dihargai dengan uang mengenai suatu produk yang dilihat dari mutunya. Dalam pemasaran ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh marketer, yaitu:
a. Nilai prediktif
• Tingkat di mana pelanggan mempersepsikan bahwa atribut menunjukkan indikasi dari kualitas produk.
• Penilaian pelanggan secara keseluruhan mengenai kegunaan produk berdasarkan persepsi yang diterima dan apa yang diharapkan.
• Nilai ini sering dinyatakan sebagai harga, yang merefleksikan persepsi atribut kualitas yang dipercaya berpengaruh terhadap keputusan transaksi dan kepuasan konsumen.
b. Nilai yang dipercaya
Tingkat dimana pelanggan yakin kepada kemampuannya dalam mempersepsikan nilai dengan akurat.
c. Komponen nilai produk
• Mendeskripsikan atribut dan manfaat produk.
• Mendeskripsikan nilai-nilai hidup: pernyataan keinginan, yang mentransendensi situasi dan memotivasi tindakan.
Pemahaman nilai pada pelanggan dengan baik akan membantu dan memudahkan marketer dalam hal:
• Menjelaskan nilai yang dipersepsikan dalam produk.
• Dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan produk.
• Dapat menjadi inspirasi bagi usaha-usaha segmentasi.
• Dapat menjadi inspirasi bagi komunikasi pasar.
Value yang dipersepsikan pelanggan akan menjadi pengalaman dalam sepanjang hidupnya, setiap pelanggan akan mempersepsikan nilai dengan dirinya sendiri. Value dibangun berdasarkan tiga unsur, yaitu (1) quality, (2) brand, (3) service.
a. Product quality adalah ukuran persepsi konsumen terhadap keunggulan kinerja (performance), keandalan (reliability), kesesuaian (comformance), dan keistimewaan (features) dari sebuah poduk.
b. Brand value adalah ukuran persepsi konsumen tehadap tingkat prestise, dialog emosional dan spiritual, serta jaminan kualitas yang dinyatakan oleh produk sehingga memungkinkan perusahaan menghindari jebakan komoditas.
c. Service quality adalah ukuran persepsi konsumen terhadap kemampuan perusahaan dalam menyampaikan produk jasa kepada konsumen dengan ramah (friendliness), kesediaan membantu (helpfulness), ketanggapan (responsiveness) dan ketepatan waktu (timeliness) yang melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan.
Dengan demikian, bahwa nilai adalah proses penyampaian semua unsur value (kualitas, brand, service) yang dilakukan secara tepat, efisien, dan mengagumkan (excellence process) sehingga memungkinkan perusahaan memberikan rantai nilai (value chain) kepada pelanggan dengan tepat, andal, mengagumkan, tetapi juga efisien. Sukses tidaknya implementasi proses value dalam perusahaan dapat diukur dari hal berikut ini.
1. Ratio Customer Value (RCV) adalah rasio manfaat total produk bagi pelanggan dikurangi total biaya pembelian.
2. Tawaran value.
3. Rasio value perusahaan yang dikelola atau dijalankan harus lebih tinggi dari value perusahaan pesaing.

G. Nilai sebagai Penggerak Keberhasilan Bisnis
Value driven leadership adalah nilai yang dapat mendorong dan mengemukakan alasan keberadaan perusahaan, mendefinisikan dan mendemonstrasikan core value perusahaan untuk mencapai keberhasilan bisnis melalui perilaku pimpinannya. Value ini merupakan inti keberhasilan dalam memicu strategic focus, executional excellence, control of destiny, trust based relationship, investment in employee success, acting small, brand cultivation, generosity.
• Strategic focus
Perusahaan dapat dengan jelas mendefinisikan usahanya, merancang sisem, aktivitas dan menerapkannya dengan cara yang paling sesuai. Perusahaan yang dinamis dan inovatif, selalu mencari cara-cara baru untuk memperbaiki nilai tawaran pasar dan meninggalkan pesaing-pesaingnya.
• Executional excellence
Sukses bisnis berkelanjutan, di samping ditentukan oleh strategi fokus, juga ditentukan oleh hal-hal berikut ini:
– Eksekusi yang unggul dalam menghasilkan total nilai produk yang dialami oleh pelanggan sebagai sesuatu yang mengagumkan.
– Kesediaan untuk secara terus-menerus meningkatkan standar nilai yang diberikan.
– Kesediaan untuk berjuang secara terus-menerus mencapai keunggulan melebihi pesaing.
• Control of destiny
Perusahaan tidak melepaskan pengendalian masa depan perusahaannya kepada orang lain, tetapi mereka:
– Dapat megendalikan masa depannya dengan tetap berfokus pada penciptaan superioritas nilai bagi pelanggan.
– Secara terus-menerus berjuang untuk menjadi lebih baik dari keadaan sekarang.
• Trust based relationship
Trust based relationship adalah tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kepercayaan pelanggan, karyawan dan mitra usaha merupakan aktiva yang paling bernilai bagi perusahaan mereka. Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki high trust companies.
• Invesment in emloyee success
Keberhasilan memuaskan pelanggan adalah fungsi dari keberhasilan karyawan:
– dalam meningkatkan keahlian, keterampilan dan pengetahuan, sense of achievment;
– dalam pembelajaran berkelanjutan tentang superioritas value, strategi, pelanggan, kebijakan, dan prosedur sejak awal karyawan masuk kerja.
• Acting small
Kemampuan karyawan untuk bertindak cepat dan tepat, responsif, memberikan perhatian dan layanan pribadi sesuai keinginan pelanggan.
• Brand cultivation
Kemampuan mengembangkan ekuitas merek untuk tampil beda, menentukan popularitas sendiri, menciptakan hubungan dengan ikatan emosional, dan menginternalisasi merek.
• Generosity
Meningkatkan semua kinerja demi pelanggan, bukan hanya termotivasi oleh kedermawan perusahaan terhadap pelanggan, tetapi juga melalui kewajaran kebijakan praktik dan investasi untuk komunitasnya.

H. Persepsi Pelanggan terhadap Kualitas
Kemampuan menciptakan nilai bagi pelanggan akan sangat tergantung pada komitmen perusahaan terhadap kualitas. Produk yang dipersepsikan memiliki kualitas adalah produk yang memiliki kesesuaian dengan yang dibutuhkan atau diinginan oleh pelanggan, dan secara konsisten dapat memenuhi kepuasan pelanggan tanpa “cacat” sedikitpun.
Untuk menciptakan kualitas, harus dilakukan berdasarkan kombinasi antara orientasi produk, orientasi proses, dan orientasi pelanggan yang dihitung dari persepsi nilai.
Persepsi kualitas dan determinan keinginan membeli tidak selalu dapat dipastikan bahwa produk berkualitas paling tinggi akan dibeli, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana (a) persepsi kualitas, waktu, uang, dan usaha, (b) hubungan sosial: mempertimbangkan minat orang lain, serta (c) kemampuan  kesulitan.

I. Perilaku Adopsi Bank Syariah
Dalam sebuah riset yang terdapat pada buku Marketing Bank Syariah memperlihatkan tingkat kepentingan relatif dari 897 nasabah dalam membeli atau menggunakan produk bank menyatakan sebagai berikut:
1. 40% atau 355 nasabah menyatakanbahwa mereka akan menggunakan bank yang dapat memberikan tingkat price (jasa, provisi, biaya transfer, hadiah dan lainnya).
2. 30% atau 270 nasabah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan bank yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas (efisien dan memuaskan).
3. 13% atau 113 nasabah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan bank yang dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi (banyak kantor cabang, dan ATM = jaringannya luas).
4. 10% atau 89 nasabah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan bank yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi (banyak kantor cabang, ATM-nya mudah ditemukan = jaringannya luas).
5. 8% atau 70 nasabah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan bank apabila manajemennya memiliki kepedulian terhadap nasabah, mau berdialog dengan nasabah, memperlihatkan kepedulian terhadap nasabah.
Argumentasi responden cenderung menilai produk perbankan yang ditawarkan sebagai “produk komoditas”, dimana konsumen memilih produk perbankan berdasarkan keistimewaan produk, atau nasabah memiliki persepsi bahwa karakteristik bank syariah dan konvensional tidak berbeda.
Citra positif di mata nasabah menjadi faktor kunci bagi keberhasilan bank syariah, oleh karena itu positioning syariah dengan prinsip anti-haram (riba, gharar, dan maysir), dan janji promosi “lebih menguntungkan” yang diiklankan harus menjadi value yang riil dirasakan oleh nasabah. Semakin tinggi tingkat value yang dirasakan, akan semakin mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Tingkat kepuasan nasabah akan menentukan apakah nasabah akan loyal atau tidak.
Kombinasi citra positif, kredibilitas, positioning anti-haram, dan janji lebih menguntungkan sebagai value customer yang riil dirasakan nasabah akan menciptakan kepercayaan yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas yang sebenarnya.

J. Pernyataan Dari Bank BNI Syariah
General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia. Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.

NAMA : SAPTINAH
NIM : 2009520049

1. Konsep Spiritual Marketing Bank Syariah
Spiritual marketing adalah bentuk pemasaran yang dijiwai nilai-nilai spiritual dalam segala proses dan transaksinya,hingga ia sampai pada suatu tingkat dimana semua stakeholders utama dalam semua bisnis (pelanggan,karyawan,dan shareholders ), pemasok , distributor ,dan bahkan competitor sekalipun mendapatkan kebahagian ,ia merasa terpuaskan.
Syafi’i Antonio (pakar ekonomi islam ) menjelaskan makna keadilan dalam hubungannya dengan moralitas dalam bisnis ,mengatakan bahwa konsep keadilan dalam islam berimplikasi kepada keadilan sosial ,dan keadilan ekonomi (praktek bisnis) .
Dalam konteks keadilan sosial : Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga . Maka semua anggota keluarga ini memiliki derajat yang sama . Sedangkan keadilan ekonomi ,yaitu : menggunakan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus di imbangi dengan keadilan ekonomi .Tanpa pengimbangan tersebut keadilan sosial kehilangan makna .Dengan keadilan ekonomi ,setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya masing-masing .Dan setiap individu terbebas dari eksploitasi individu lainnya.
Keadilan harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumber daya alam dengan baik. Dengan menerapkan prinsip keadilan, maka tingkat pertumbuhan optimal akan tercapai meratanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dalam banyak literatur islam dijelaskan bahwa larangan terhadap bunga bank merupakan salah satu prinsip berkeadilan.
Islam mampu melakukan tata ulang sistem permodalan dan keuangan dalam bentuk bagi hasil, sehingga memungkinkan para investor mendapatkan bagian dari hasil ushanya dan tidak menanggung sendiri kerugian usaha dari factor yang tidak mungkin dihindari. Pengelolaan keuangan dengan sistem keadilan dan bagi hasil merupakan bagian yang penting dalam membumikan sistem ekonomi islam.
Ahmad Riawan Amin(CEO BMI) ,mengatakan : bahwa karyawan tidak hanya dituntut menyelenggarakan prinsip pengelolaan usaha yang sehat saja ,melainkan juga melaksanakan prinsip good corporate governance dengan presisi transparansi (kejujuran) dan akuntabilitas yang tinggi .
Dalam semua hubungan kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan di ciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit di capai di dalam bisnis. Oleh karena itu bisnis yang berhasil dimasa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas kejujuran, kepercayaan dan mutu.
Berikut adalah etika dan moral bisnis islami yang harus dipegang teguh oleh pengusaha muslim:
 Husnul khuluq, salah satu akhlak yang baik dalam bisnis islam adalah kejujuran. Makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya.
 Amanah
 Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang.

Memang spiritual marketing bertujuan untuk mencapai sebuah tingkat yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat .Didalamnya tertanam nilai-nilai moral dan kejujuran . Tidak ada pihak yang terlibat didalamnya merasa dirugikan ,dan tidak ada pula pihak yang berburuk sangka/curiga, nilai –nilai spiritual ini juga yang akan mampu memperbaiki innerside kita .
Misalnya : dalam pembiayaan kendaraan di bank syariah, apabila nasabah tidak dapat melunasi biaya yang tersisa ,maka bank syariah akan melelang kendaraan tersebut ,kemudian memberikan sebagian uang lelang kendaraan tersebut setelah administrasi sehingga nasabah tidak merasa dirugikan .Sedangkan kalau di bank konvesional ,apabila nasabah tidak dapat membayar sisanya maka bank akan menarik kendaraan tersebut secara paksa ,dan walaupun kendaraan tersebut dilelang ,nasabah tidak mendapat uang tersebut .
2. Visi ,Misi ,Tujuan Bank Syariah
Visi :
 Menjadi bank Islam yang kuat ,modern dan progresif dalam menawarkan inovasi , dengan mutu produk bank yang kompetitif .
 menjadi bank syariah utama di Indonesia ,dominan di pasar spiritual ,dikagumi di pasar rasional.
Misi :
 Membangun bank Islam modern yang kuat dan berperan dinamis dalam menyediakan produk perbankan yang sehat ,bebas dari sistemriba untuk mensejahterakan masyarakat di dunia dan kebahagiaan akhirat .
 Menjadi role model lembaga keuangan syariah dengan menekankan pada semangat kewirausahaan ,keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.
Tujuan : Atas dasar visi dan msis tersebut ,bank merumuskan tujuan yang ingin dicapai ,misalnya ;
 Menyediakan mutu jasa dan fasilitas yang terbaik bagi pelanggan
 Mewujudkan sebagai bank yang progresif, profesional,dan ramah
 Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat ,sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi.
 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan ,yang selama inimasih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena menggangap bunga itu riba .
 Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan .

3. Analisis Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan , mengkonsumsi,dan menghabiskan produk atau jasa ,termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi produk yang tepat ,haruslah memahami apa yang konsumen rasakan,apa yang konsumen pikirkan ,apa yang konsumen lakukan ,dan apa serta dimana yang berkaitan dengan kejadian di sekitar konsumen (lingkungan ) yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan ,dirasakan ,dan dilakukan konsumen .
Terkait dengan perilaku konsumen, maka terkait pula dengan prinsip 5W+1H (Why,What, Who,When,Where,How ) .Terdapat tiga pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen ,yaitu :
 Pendekatan interpretif : pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumen dan hal yang mendasarnya .
 Pendekatan tradisional : pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif ,dan sosial .Pendekatan ini mencari pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi ,membuat keputusan ,serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen.
 Sains marketing : pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika.
Pemasaran perbankan syariah juga merupakan upaya untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah melalui penjualan produk dan menghasilkan keuntungan yang optimal (tidak berlebihan) bagi bank. Pada dasarnnya, para nasabah muslim di samping pertimbangan utamanya dalam bebas dari unsur riba, juga apakah produk yang ditawarkan oleh bank itu dapat memuaskan keinginan mereka.
Oleh karna itu, kesadaran akan pentingnya produk, pengetahuan tentang kebutuhan-keinginan nasabah, layanan yang diperlukan oleh nasabah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memasarkan produk bank syariah. Ketatnya persaingan dan banyaknya ragam pilihan produk bank, mendorong pentingnya orientasi manajemen untuk menempatkan pemasaran sebagai bagian integral dalam mencapai keberhasilan bank yang di pimpinnya.
Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran bank syariah sebetulnya sangat menggembirakan, misalnya saja, dari 3817 nasabah 90% (3226 nasabah) menyatakan menerima bank syariah, sisanya 10% (591) menolak sistem ini, begitu juga penolakan sistem bunga mencapai 65%, karna bertentangan dengan agama. Riset yang terkait dengan prilaku pelanggan dalam bidang pemasaran terus berkembang .
Analisis tentang berbagai faktor yang berdampak pada perilaku konsumen menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran .Hal ini harus diperhatikan seperti : apa yang dibutuhkan , apa seleranya/keinginannya ,dan bagaimana konsumen mengambil keputusan .
Dari analisis terdapat dua faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih bank syariah ,yaitu :
a. Faktor internal ,yang terdiri dari :
 Keamanan
 Kenyamanan
 Relasi
 Fitur atau produk
b. Faktor eksternal ,yang terdiri dari :
 Personal
 Psikologi
 Sosial
 Kultural
Dengan adanya hal ini diharapkan agar bank lebih memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan serta faktor personal, guna mampu meningkatkan kepuasaan nasabah bahkan menambah nasabah .
Misal dalam hal memuaskan nasabah : BNI Syariah beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia. Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.
Kepuasan nasabah merupakan suatu konsep yang telah dikenal dan banyak digunakan dalam berbagai bidang riset nasabah (menganggap bahwa nasabah dapat menilai kinerja pelayanan, yang dibandingkan dengan harapan sebelum membeli atau menggunakan). Kesenjangan akan menimbulkan ketidakcocokan, yaitu ketidakcocokan positif meningkatkan atau mempertahankan kepuasan dan ketidaksesuaian menciptakan ketidakpuasan .

REFERENSI

1. Muhammad Syafi’i Antonio ,Bank Syari’ah – Suatu Pengenalan Umum ,BI-Tazkia insititute,Jakarta,1999

2. Ali Hasan ,Marketing ,SE.MM., Bank Syariah , Ghalia Indonesia ,Bogor, 2010

3. Ahmad Riawan Amin ,The Celestial Management, SenayanAbadi Publishing ,Jakarta, 2004

4. http://www.google.co.id/visi,misitujuanbanksyariah

5. Drs.A.A.Anwar Prabu Mangkunegara ,Perilaku Konsumen ,Eresco ,Bandung ,1988

6. http://www.google.co.id/perilakukonsumen

Hukum Dagang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Surat-Surat Berharga
Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 34).

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Dunil Z: 2004).

Surat Berharga /waarde papier / negotiable instrument adalah :Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut , baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Contoh : Cek, wesel , Saham , Obligasi , dll.

B. Fungsi Surat Berharga

Fungsi Surat Berharga secara yuridis adalah sebagai berikut: Sebagai alat pembayaran Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan). Sebagai Surat Legitimasi (Surat Bukti Hak Tagih) .Dilihat dari segi fungsinya , ada 3 macam surat berharga :

 Surat yang bersifat hukum kebendaaan (zakenrechtelijke papieren)
 Surat tanda keanggotaan dari persekutuan (lidmaatschaps papieren)
 Surat tagihan hutang (schuldvorderingspapieren)

Secara fisik Surat Berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. Teori secara cauisa yuridis suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat :

 Teori Kreasi (Creatie theorie ) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.

 Teori Kepatutan (Redelijkheids theorie) Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patut.

 Teori Perjanjian (Overeenkomst theorie) Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga .

 Teori Penunjukan (Vertonings theorie) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran.

C. Jenis-Jenis Surat Berharga

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Buku I titel 6 dan titel 7 mengatur
jenis surat berharga seperti:

 Wessel
 Surat sanggub
 Cek
 Kwitansi-kwitansi dan
 Promes
 Ceel
 Konosemen
 Obligasi

BAB II
PEMBAHASAN

A. Surat Wessel
Surat wessel adalah surat berharga yang memuat kata wessel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayarmembayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.
Syarat-syarat formil bagi suatu wessel diatur dalam pasal 100 KUHD bahwa. Suatu surat wessel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 Kata “wesel”, disebut dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu.
 Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
 Nama si pembayar/tertarik.
 Penetapan hari bayar.
 Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
 Nama Orang/pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan.
 Tanggal dan tempat ditariknya surat wesel.
 Tanda tangan pihak yang mengeluarkan (penarik).

Kedelapan syarat tersebut diatas harus selalu tercantum dalam surat wesel. Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut maka surat itu tidak berlaku sebagai surat wesel kecuali dalam hal-hal berikut:

 Kalau tidak ditetapkan hari bayarnya maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya (wesel tunjuk).

 Kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran tempat yang ditulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat dimana tertarik berdomisili.

 Kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut disamping nama penarik dianggap tempat ditariknya wesel itu.

Bagi surat wesel yang penyimpangannya tidak seperti tersebut diatas, maka surat wesel itu bukan wesel yang sah, dan pertanggungan jawabnya dibebankan kepada orang yang menandangani surat wesel itu.

B. Surat Sanggup (Promes/Aksep).

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata “aksep” atau Promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.

Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keragu-raguan HMN Purwosutjipto, menyebutkan surat sanggub kepada pengganti dengan “surat sanggup” saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya “surat promes”.

Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi berapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup, perbedaannya dengan surat wesel adalah:
 Surat sanggup tidak mempunyai tersangkut.
 Penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar.
 Penerbit surat sanggub tidak menjadi debitur regres, tetapi debitur surat sanggup.
 Penerbit tidalk menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup.
 Penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengikatkan diri untuk membayar.

Sebagaimana dengan surat wesel, Undang-Undang juga mengharuskan adanya berapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggub supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yaitu :

 Baik clausula: “sanggub”, maupun nama “surat sanggub” atau promes atas pengganti yang dimuatkan didalam teks sendiri, dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan .
 Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
 Penunjukan hari gugur.
 Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi.
 Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.
 Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana surat sanggub itu ditanda tangani.
 Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu.

C. CEK
Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.
Syarat-syarat cek tersebut adalah:
 Pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek itu ditulis.
 Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
 Nama orang (bankir) yang harus membayar.
 Penunjukkan tempat dimana pembayaran harus terjadi.
 Penyebutan tanggal serta ‘tempat dimana cek ditertibkan.
 Tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek.

D. Kwitansi-kwitansi atas tunjuk

Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Chr Zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk.

Dan surat berharga ini memang bentuknya bagaikan kwitansi yang biasa,hanya mempunyai satu keistimewaan karena mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang tertulis pada kwitansi tersebut kepada pengunjuknya . Menurut pasal 229g KUHD,penerbit pertama kuitansi pada pembawa dari tiap kuitansi tersebut harus dibayar oleh pihak ketiga,bertanggung jawab atas adanya gambaran selama 20 hari setelah penanggalanya,demikian juga 20 hari setelah tanggal seharusnya pembayaran itu dilakukan,kecuali kalau ia untuk selama waktu tersebut diatas telah menyediakan dana kepada pihak terkena tarikan.

Persyaratan yang harus dimiliki suatu kuitansi kepada pembawa adalah :
 Harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh pembuatnya.
 Harus dinyatakan pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang tertentu.
 Harus disebutkan nama yang kena tarik.
 Harus dinyatakan penanggalan hari pengeluaran surat kuitansi pada pembawa tersebut

E. KONOSEMEN

Sebagai bukti adanya perjanjtan pengangkutan laut terdapat suatu dokumen angkutan yang dikenal dengan konosemen atau Bill Of Lading (BTL) atau dapat juga disebut surat muatan adalah merupakan suatu dokumen niaga. Dalarn pengertian dagang adalah surat-surat berharga yang dalam lalu 1intas niaga dapat diperdagangkan. Konosemen perlu dibuat mengingat bahwa barang-barang yang dikirimkan dengan kapal atau alat angkut lainnya mempunyai nilai yang tidak kecil.

Dalam pelaksanaan pengangkutan Iaut ini khususnya terhadap penerbitan konosemen ini muncul beberapa masalah diantaranya mengenai, pihak-pihak yang berhak menerbitkan konosemen, kekuatan hukum dari tiap lembaran konosemen yang diterbitkan, Kaitannya terhadap pertanggungjawaban pengangkut, dan hal-hal yang sering timbul dalam konosemen

Dan dapat diketahui bahwa pihak yang berhak menerbitkan konosemen adalab pengangkut (Pasal 504 KUHD), tetapi Pasal 505 KUHD juga menentukan babwa nakhoda juga berhak menerbitkan konosemen, bila pengangkut perwakilannya tidak ada ditempat. Dalam Penerbitannya Konosemen diterbitkan dalam dua lembar (Pasal 507 KUHD).

Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan konosemen jensi kedua tidak untuk diperdagangkan hanya untuk kepentingan administrasi. Terhadap pertanggung- jawabannya pengangkut diwajibkan menjaga keselarnatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai penyerahan, dan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang (pasal 468 KUHD).

Kemudian terhadap konosemen ada hal-hal yang sering timbul dalam konosemen antara lain : antara lain keadaan barang yang diserahkan tidak cocok dengan dengan konosemen, kemudian dua orang pemegang konosemen menuntut penyerahan yang sarna, serta siapa diantara dua orang pemegang konosemen yang benar-benar berhak atas barang-barang yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut diatas pemerintah harus mempertegas peraturan-peraturan khususnya peraturan yang mengatur tentang konosemen dalarn pengangkutan laut.

1. Hak-Hak Konosemen

Konosemen memberi hak kepada yang memilikinya atas sejumlah barang tertentu.Tidak mengherankan lagi bahwa konosemen itu termasuk surat-surat yang berharga dalam dunia perdagangan, klausul memberi kemungkinan bagi yang memilikinya untuk memberi kemungkinan untuk menyerahkan kepada orang lain diantaranya :

 Sipengirim (penjual) sendiri
 Yang membeli barang itu di tempat yang dituju
 (a dan b) atau wakilnya.
 Siapa saja yang diperlihatkan konosemen itu

Sebagaimana halnya dengan wesel ,maka konosemen juga dapat diendosemenkan kepada orang lain.Penyerahan hak ini dapat dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dipunggung konosemen tersebut.Dengan adanya endosemen itu maka hak atas jumlah barabg-barang tertentu pindah dari tangan endosemen kepada yang menerimanya.

2. Konosemen Rekta

Konosemen yang memakai syarat (klausul) dan tidak kepada wakil (kuasa atau ordernya) disebut konosemen rekta.Jadi barang itu hanya dapat diserahkan kepada orang yang tertentu itu dan tidak kepada orang lain.Syarat-syarat pakah yang mungkin dalam suatu konosemen ?
Syarat yang pertama ialah syarat mengenai harga (ongkos).dan yang kedua adalah syarat-syarat pertarungan resiko yang mungkin diderita .

F. Ceel (Cedul)

Ceel adalah suatu surat simpanan,suatu surat yang dimana yang menyimpan suatu perusahaan pergudangan atau veem,menerangkan menyimpan sejumlah barang sejak tanggal sekian dan akan diberikan kepada orang tertentu yang menunjukan surat ceel tersebut. Adapun muatan sebuah ceel adalah sebagai berikut :

 Tanggal mulai penyimpanan.
 Keterangan mengenai barang yang disimpan antara lain jumlah,berat,jenis,macam dan sebagainya.

 Nama yang empunya,kepada siapa barang –barang akan diberikan atau kuasanya.

 Keterangan serta syarat lain yang dianggap perlu.

G. OBLIGASI

Obligasi adalah hutang / utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva.

Obligasi ketika pertama kali dijual dijual dengan nilai par value. Alasan para investor membeli obligasi adalah di mana obligasi memiliki pembayaran keuntungan yang tetap pada periode tertentu serta fluktuasi harga obligasi yang mengikuti arus tingkat bunga. Tingkat bunga yang meningkat akan berdampak pada harga obligasi di pasar modal .

1. Jenis-Jenis Obligasi

Sekuritas pasar modal meliputi instrumen-instrumen yang lebih besar dari satu tahun dan isntrumen-instrumen yang tidak memiliki masa jatuh tempo. Secara umum, pasar ini terjadi karena adanya instrumen yang berisi sekumpulan aliran kas yang dijanjikan, atau menawarkan partisipasi untuk mendukung profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Dalam sekuritas pasar modal ini terdapat dua macam instrumen yaitu fixed income securities dan equity income securities. Fixed income securities terbagi dua kategori besar yaitu:

a. Government Bond
Govermment bond adalah sekuritas pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. Pembayaran kuponnya bersifat semi-annual. Ketika diterbitkan, US Treasury Notes memiliki masa jatuh tempo 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan US Treasury-Bond memiliki masa jatuh temponya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Jenis-jenis obligasi pemerintah yaitu pertama, Callable Bond yang biasanya dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga tertentu di masa yang akan datang. Kedua, Federal Agency Bond. Ketiga, Municipal Bond, yang diterbitkan oleh pemerintah lokal untuk mendanai highways, sistem perairan pendidikan dan capital project lainya. Ada 2 (dua) tipe Multicipal Bond yaitu General Obligation Bond dan Revenue Bond. (Levy 40-41).

b. Corporate Bond
Corporate Bond adalah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok pinjaman kepada pemlik obligasi, selama jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut debitur, sedangkan investor yang membeli obligasi disebut kreditur. (Timothy and Joseph 408). Jenis-jenis Corporate Bond adalah:

 Secured Bonds adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh sejumlah aset.
 Mortgage bonds adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh aset riil (bukan dalam bentuk finansial).
 Unsecured bonds adalah obligasi yang penerbitannya tidak memiliki jaminan. Pembayaran sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan dari perusahaan penerbit untuk memberikan bunga yang dijanjikan dan membayar pokok pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jika terjadi gagal bayar, maka pemegang obligasi akan menjadi unsecured creditors. Investor tidak memiliki hak atas harta perusahaan.
 Convertible bonds adalah salah satu jenis obligasi yang memiliki kekhususan. Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Biasanya sekuritas lain tersebut adalah common stock.
 Variable-Rate bonds adalah obligasi yang memberikan pembayaran kupon yang bervariasi mengikuti frekuensi bunga yang berlaku di pasar atau market rate index.
 Putable bonds adalah obligasi yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai dengan keputusan dari pemilik obligasi.
 Junk bonds biasanya dikenal dengan sebutan high-yield bonds, adalah obligasi yang memiliki peringkat dibawah investment grade. Disebut junk karena obligasi ini lebih berisiko dari obligasi yang berkategori investment grade.
 International bonds adalah obligasi yang dijual di negara lain. Obligasi dapat diperdagangkan dalam satuan mata uang negara lain atau obligasi diperdagangkan di negara lain dalam mata uang perusahaan penerbit biasanya disebut Eurobonds.
 Super Long-Term bonds adalah obigasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih besar atau sama dengan 100 tahun.

PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB I
PENGERTIAN
A. Pengertian Konsumen
Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 2 :
“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
B. Menurut Hornby :
“Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.
C. Didalam realitas bisnis seringkali dibedakan, antara:
* Consumer (konsumen) dan Custumer (pelanggan) :
1. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat. Termasuk pelanggan.
2. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu.
3. Produk yang di produksi oleh produsen tertentu.
* Konsumen Akhir dengan Konsumen Antara :
1. Konsumen akhir adalah Konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
2. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.
D. Pengertian Perlindungan Konsumen
Sedangkan pengertian perlindungan konsumen yaitu :
1. Menurut Undang-undang no. 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 :
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
2. GBHN 1993 melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV, huruf F butir 4a:
“ … pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen…”

Jadi, kesimpulan dari pengertian –pengertian diatas adalah :
Bahwa Hukum perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
A. Azas Perlindungan Konsumen
Adapun Azas perlindungan konsumen antara lain :
1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
B. Tujuan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan ini adalah :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
A. Hak Konsumen
Hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa. perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
B. Kewajiban Konsumen
Tidak hanya bicara hak, Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
A. Hak Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen adalah:
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Kewajiban Pelaku Usaha

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen adalah:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB V
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha
Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :
1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a. Tidak sesuai dengan :
 standar yang dipersyaratkan
 peraturan yang berlaku
 ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.
b. Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan keterangan lain mengenai barang dan/atau jasa yang menyangkut :
 berat bersih
 isi bersih dan jumlah dalam hitungan
 kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
 mutu, tingkatan, komposisi
 proses pengolahan
 gaya, mode atau penggunaan tertentu
 janji yang diberikan.
c. Tidak mencantumkan :
 tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan paling baik atas barang tertentu
 informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
e. Tidak memasang label/membuat penjelasan yang memuat:
 Nama barang
 Ukuran, berat/isi bersih, komposisi
 Tanggal pembuatan
 Aturan pakai
 Akibat sampingan
 Nama dan alamat pelaku usaha
 Keterangan penggunaan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
f. Rusak, cacat atau bekas dan tercemar (terutama sediaan Farmasi dan Pangan), tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
2. Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa :
a. Secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :
 Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 Dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
b. Secara tidak benar dan seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut :
 Telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
 Dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi.
 Telah tersedia bagi konsumen.
c. Langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
d. Menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap.
e. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
f. Dengan harga/tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud tidak dilaksanakan.
g. Dengan menjanjikan hadiah cuma-cuma, dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan janji.
h. Dengan menjanjikan hadiah barang dan/atau jasa lain, untuk obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.
3. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mempromosikan,mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai :
a. Harga/tarifdan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
b. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ganti rugi atas barang dan/atau jasa.
c. Kegunaan dan bahaya penggunaan barang dan/aatau jasa.
4. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah dengan cara undian dilarang :
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu dijanjikan.
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
c. Memberikan hadiah tidak sesuai janji dan/atau menggantikannya dengan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
5. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan kepada konsumen baik secara fisik maupun psikis.
6. Dalam hal penjualan melalui obral atau lelang, dilarang menyesatkan dan mengelabui konsumen dengan :
a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
b. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan,melainkan untuk menjual barang lain.
c. Tidak menyediaakan barang dan/atau jasa dalam jumlah tertentu/cukup dengan maksud menjual barang lain.
d. Menaikkan harga sebelum melakukan obral.

BAB VI
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSA BAKU
A. Klausa Baku
Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (exoneratie klausule exemption clausule) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.
Menurut Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu:
1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
B. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen perjanjian tersebut, sehingga saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.“

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:
1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

A. Pembinaan
Dalam Pasal 2, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Dalam Pasal 3, (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk:
1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
(2) Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan tugas masing-masing.
Dalam Pasal 4, Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:
1. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
3. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga.
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan.
6. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen.
7. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa.
8. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa.
9. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.
Dalam Pasal 5, Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis dalam hal:
1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
2. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
Dalam Pasal 6, Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:
1. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen.
2. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa.
3. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang.
4. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

B. Pengawasan
Dalam Pasal 7, Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Dalam Pasal 8,
(1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Dalam Pasal 9,
(1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
Dalam Pasal 10,
(1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika dihapuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.
(4) Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
Dalam Pasal 11, Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilakukan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.Dalam Pasal 35,
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsure.
(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.
B.Dalam Pasal 36,
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsure:
1. Pemerintah.
2. Pelaku usaha.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
4. Akademisi.
5. Tenaga ahli.
C.Dalam Pasal 37,
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Berbadan sehat.
3. Berkelakuan baik.
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
6. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
D.Dalam Pasal 38,
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
4. Sakit secara terus menerus.
5. Berakhir masa jabatan sebagai anggota.
6. Diberhentikan.
E.Dalam Pasal 39,
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh secretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
F.Dalam Pasal 40,
(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
G.Dalam Pasal 41,
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
H.Dalam Pasal 42,
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I.Dalam Pasal 43,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
A. Dalam Pasal 49,
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia.
b. Berbadan sehat.
c. Berkelakuan baik.
d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
B. Dalam Pasal 50,
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota.
b. Wakil ketua merangkap anggota.
c. Anggota.
C. Dalam Pasal 51,
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh secretariat
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota secretariat
(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri
D. Dalam Pasal 52,
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsoliasi.
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
h. Memanggil dan rnenghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
E. Dalam Pasal 53,
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.
F. Dalam Pasal 54,
(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
(2) umlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
(4) Ketentuan teknis Iebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.
G. Dalam Pasal 55,
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
H. Dalam Pasal 56,
(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
I. Dalam Pasal 57,
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan.
J. Dalam Pasal 58,
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak. diterimanya keberatan
(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.
B. Tugas BPSK
Yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat
C. Jangka Waktu
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu duapuluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empatbelas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
Bantahan atas putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat duapuluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empatbelas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tigapuluh hari sejak menerima permohonan kasasi.
BAB XII
SANKSI

Sanksi Pelaku Usaha
Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yaitu:

 Sanksi Perdata :
• Ganti rugi dalam bentuk :
a. Pengembalian uang atau
b. Penggantian barang atau
c. Perawatan kesehatan atau
d. Pemberian santunan
 Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
 Hukuman tambahan , antara lain :
a. Pengumuman keputusan Hakim
b. Pencabuttan izin usaha
c. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa
d. Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa
e. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.

LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
(Undang-Undang No. 24 Tahun 1994)

A. Penjelasan Umum
Dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, salah satu alat dan sumber pembiayaan yang sangat penting adalah devisa. Untuk meningkatkan penerimaan devisa tersebut, pemerintah telah menetapkan system devisa bebas sejak tahun 1970. Penerapan system devisa bebas ini tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan system nilai tukar dapat menimbulkan dampak negative bagi perekonomian nasional. Untuk mencegah dampak negative tersebut, system devisa bebas perlu ditopang dengan undang-undang baru yang memadai, yang sekaligus menghapus ketidakpastian hukum yang telah berlangsung selama ini dengan mencabut undang-undang no. 32 tahun 1964.
Pelaksanaan system devisa dan system nilai tukar dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya tersebut perlu didukung oleh system pemantauan lalu lintas devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian.

B. Ketentuan Umum
1. Dalam undang-undang no. 24 tahun 1994 ini, yang dimaksud dengan :
(1) Lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban financial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpinahan aset dan kewajiban financial luar negeri antar penduduk.
(2) Devisa adalah aset dan kewajiban financial yang digunakan dalam transaksi internasional.
(3) Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
(4) System nilai tukar adalah system yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

C. Lalu Lintas Devisa
2. (1) Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.
Yang dimaksud dengan bebas memiliki devisa yaitu bahwa penduduk yang memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjualnya kepada Negara.
Yang dimaksud dengan bebas menggunakan devisa yaitu bahwa penduduk dapat secara bebas melakukan kegiatan devisa antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan transaksi pasar modal.
(2) Menggunakan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Bank Indonesia (BI).
3. (1) Bank Indonesia (BI) berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan
lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.
Dalam melaksanakan kewenangannya, Bank Indonesia (BI) secara aktif meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.
Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia (BI) meneliti kebenaran keterangan dan data yang diminta tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa.
(2) Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Keterangan dan data mengenai lalu lintas devisa sekurang-kurangnya meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan Negara tujuan atau asal pelaku transaksi.
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiata lalu lintas devisa seperti bank, dan penyelenggara jasa transaksi internasional.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :
a. Prosedur dan tata cara penyampaian keterangan dan data,
b. Pihak-pihak yang harus menyampaikan keterangan dan data,
c. Keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang harus disampaikan,
d. Sanksi pelanggaran.
4. (1) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan
berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank.
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk
meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan intern bank yang
bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia (BI).
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (BI)
antara lain berupa :
a. Standar pedoman kebijakan dan prosedur kegiatan transaksi devisa,
b. Rasio posisi devisa neto,
c. Pembatasan kerugian potensial dan actual terhadap modal.

D. System Nilai Tukar
5. (1) Bank Indonesia (BI) mengajukan system nilai tukar untuk ditetapkan oleh pemerintah.
Penetapan system nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia.Bank Indonesia (BI) mengkaji system nilai tukar yang diajukan kepada pemerintah secara cermat dan hati-hati
System nilai tukar tersebut antara lain dapat berupa :
a. System nilai tukar tetap, atau
b. System nilai tukar mengambang, atau
c. System nilai tukar mengambang terkendali.

(2) Bank Indonesia (BI) melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara
lain dapat berupa :
a. Devaluasi atau revaluasi rupiah terhadap mata uang asing,
b. Penetepan nilai tukar harian serta penetapan lebar pita intervensi (intervention band),
c. Arah apresiasi atau depresiasi rupiah,
d. Kegiatan intervensi Bank Indonesia (BI).

E. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrative
6. Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.
7. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
Bank Indonesia (BI) berwenang menetapkan sanksi administrative terhadap penduduk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
(2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. teguran tertulis, atau
b. denda, atau
c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila
pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
Yang dimaksud dengan denda adala kewajiban untuk membayar uang dalam sejumlah tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini. Sanksi denda ini dapat dikenakan terhadap pelanggaran antara lain atas keterlambatan, ketidaklengkapan, atau kelalaian penyampaian laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (BI).
Pokok-pokok ketentuan sanksi administrative yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain :
a. Tata cara pengenaan sanksi,
b. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi,
c. Besarnya denda.

F. Ketentuan Peralihan
8. Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717) dinyatakan tidak berlaku.

Mengatasi Inflasi & Riba Dengan Dinar Dirham

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Emas memberikan “nilai” pada suatu mata uang dan juga akseptabilitas tingkat penerimaan (tingkat penerimaan masyarakat)di tempat lain .Dalam hal ini, sejarah perekonomian Kerajaan Byzantium menarik untuk dipelajari .Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan mencegah impor dari negara-negara lain agar dapat mengumpulkan emas sebanyak –banyaknya .Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada akhirnya orang-orang harus makan ,membeli pakian ,mengeluarkan biaya transportasi ,serta juga menikmati hidup sehingga mereka akan membelajakan uang emas (kekayaan) yang dikumpulkan tadi,sehingga akhirnya malah menaikkan tingkat harga sendiri .
Pada saat tingkat harga secara umum naik ,pembeli harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk jumlah barang dan jasa yang sama .Dengan kata lain,inflasi tidak akan berlanjut jika tidak “dibiayai”dengan berbagai cara .Jika konsumen tidak dapat menemukan uang lebih untuk membeli barang demi mempertahankan tingkat pembelajaanya,mereka akan membatasi pembelian dengan membeli lebih sedikit yang kemudian pada akhirnya akan membatasi kemampuan penjual untuk menaikkan harga.
Kaum monetaris berpendapat bahwa Revolusi Harga tidak akan terjadi jika tidak dibantu oleh kenaikan penawaran uang yang berasal dari bullion emas dan perak yang diproduksi oleh “New York” yang walaupun banyak juga emas dan perak tersebut akhirnya ditumpuk oleh pribadi/insitusi sehingga keluar dari sirkulasi.
Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Padahal semua agama Samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
“Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)”
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS al-Baqarah 276, 278, 279)
Dengan alasan-alasan tersebut ,maka penulis mengambil judul “Mengatasi Inflasi dan Riba Dengan Menggunakan Dinar Dirham”

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas penulis ingin mencari :
1. Bagaimana mengatasi inflasi ?
2. Bagaimana mengatasi riba ?
3. Bagaimana perspektif Islam dalam memandang inflasi ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Mengetahui cara mengatasi inflasi
2. Mengetahui cara mengatasi riba
3. Mengetahui bagaimana perspektif Islam dalam memandang inflasi
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui hal yang belum kita ketahui
2. Untuk memberikan pengetahuan yang kami tahu kepada yang belum tahu
1.5 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan Deskriptif-analisis melalui kajian-kajian pustaka atau studi literatur yang ada kaitannya dengan fokus masalah dalam tugas pembuatan skripsi ini, untuk itu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
Pertama, meneliti sumber-sumber yang memuat tentang judul “Mengatasi inflasi dan riba dengan menggunakan dinar dirham”
Kedua, Penulis menelaah sumber lain, baik dalam bentuk buku, majalah, koran, atau internet, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh gambaran tentang Inflasi dan Riba serta dinar dan dirham, disamping dukungan bahan pustaka lainnya terkait dengan pokok pembahasan untuk memperoleh kajian yang sistematis dan objektif dengan analisis yang mendalam.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I, PENDAHULUAN : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II, LANDASAN TEORI : Pengertian Inflasi, Dampak Inflasi, dan Indikator Inflasi, Pengertian Riba Dalam Perspektif Agama dan Sejarah, Jenis-jenis riba, Konsep Riba Dalam Perspektif NonMuslim, dan Tahap Larangan Riba Dalam Al-Qur’an.
BAB III, PEMBAHASAN : Mengatasi Inflasi dan Riba dengan menggunakan Dinar dan Dirham.
BAB V, PENUTUP : Kesimpulan dan Saran

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Inflasi
Menurut Sukirno (2002,hal : 333)
Inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan pasar bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar .
Dapat dikatakan terjadi inflasi jika :
• Terjadi kenaikan harga
• Bersifat umum
• Berlangsung terus menerus
2.2 Dampak Inflasi
Inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (2004,hal : 169)
• Menurunnya tingakat kesejahteraan masyarakat
Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau semakin rendah ,apabila bagi orang-orang yang berpendapatan tetap kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga ,maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.
• Memperburuk distribusi pendapatan
Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan mengalami kemorosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga .Akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.
• Terganggunya stabilitas ekonomi
Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi .Sehingga hal ini akan mengacaukan stabilitas dalam perekonomian pada suatu negara.
2.3 Indikator Inflasi
Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu :
• Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)
Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menujukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Adapun rumus perhitungan IHK adalah sebagai berikut:
(IHK – IHK -1)
Inflasi = x 100%
IHK -1

LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen)
Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan

Bulan Tahun
Tingkat Inflasi

November 2011 4,15%
Oktober 2011 4,42%
September 2011 4,61%
Agustus 2011 4,79%
Juli 2011 4,61%
Juni 2011 5,54%
Mei 2011 5,98%
April 2011 6,16%
Maret 2011 6,65%
Februari 2011 6,84%
Januari 2011 7,02%
Desember 2010 6,96
November 2010 6,33
Oktober 2010 5,67
September 2010 5,80
Agustus 2010 6,44
Juli 2010 6,22
Juni 2010 5,05
Mei 2010 4,16
April 2010 4,91
Maret 2010 3,43
Februari 2010 3,81
Januari 2010 3,72

• Indeks Harga Perdagangan (Wholessale Price Index)
Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen ,maka indeks harga perdagangan (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen .IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.Prinsip menghitungnya IHPB ,yaitu :
(IHPB – IHPB -1)
Inflasi = x 100%
IHPB -1

• Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)
Meskipun sangat bermanfaat IHK dan IHPB ,namun memberikan gambaran laju inflasi yang terbatas karena hanya dapat melokupi beberapa puluh / ratus barang. Maka untuk mendapatkan laju inflasi yang lebih dari ,dengan menggunakan indeks harga implisit(GDP deflator) disingkat IHI. Perhitungan menghitungnya IHI yaitu:
(IHI– IHI -1)
Inflasi = x 100%
IHI -1
2.4 Pengertian Riba Perspektif Agama dan Sejarah
Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).Dalam pengertian lain secara linguistik,riba juga berarti tumbah dan membesar.Adapun menurut istilah teknis ,riba berarti pengambilan tambhan dari harta pokok atau modal secara batil .Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba ,namun secara umum terdapat benag merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan,baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batilnatau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firmannya,
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu al-arabi al-maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan. “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang di benarkan syariah.”
Yang di maksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegtimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa.
2.5 Jenis –jenis Riba
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua.Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.Kelompok pertama terbagi menjadi :
• Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertebtu yang disyaratkan terhadap yang berberutang(muqtaridh).
• riba jahiliyyah
utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
Adapun kelompok kedua ,riba jual beli yang terbagi menjadi :
• Riba Fadhl
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar yang berbeda ,sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
• Riba Nasi’ah
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.Riba dalam nasi’ah muncul ada karena adanya perbedaan ,perubahan ,atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

2.6 Konsep Riba Dalam Perspektif NonMuslim
Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat islam, tetapi karena kalangan diluar islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap maslah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Maslah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan yahudi, yunani, demikian juga romawi. Kalangan kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.
Karena itu, sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan non muslim tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non muslim tersebut perlu juga di kaji.
Pertama, agama islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut di imani juga oleh orang yahudi dan nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahlli kitab karena kaum yahudi di di karuniai oleh Allah SWT kitab taurat, sedangkan kaum kristen di karuniai kitab injil.
Kedua, pemikiran kaum yahudi dan kristen perlu di kaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat para pemuka agama tersebut.
Ketiga, pendapat orang-orang yunani dan romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang yahudi dan kristen serta islam dalam memberikan argumentasi sehubungan dengan riba.

2.7 Tahap Pelarangan Riba Dalam Al-Qur’an
 Tahap pertama :
 Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT
“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan kerupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) – (Q.S. Ar Rum (30) : 39)
 Tahap kedua
 Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba
“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” ( QS. An Nisa’(4) : 160-161)

 Tahap ketiga
=>riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
=>Paa ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bungan dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut.
“Hai orang-orang yang beriman, jangnlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran : 130)

BAB III
PEMBAHASAN

4.1 Mengatasi Inflasi
Mewujudkan inflasi nol persen secara terus-menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah sulit untuk dicapai .Oleh karena itu ,dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi,pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi sebab terjadi atau tidaknya inflasi tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian .Kebijakan – kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi ,yaitu :
1. Kebijakan Fiskal
Ada dua kebijakan fiskal yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menekan tingkat inflasi ,yaitu :
• Meningkatkan Pajak
• Mengurangi Pengeluaran Pemerintahan
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter ialah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang berdar.Pada saat terjadinya inflasi bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka (open market operations), menarik uang dari sistem perbankan ,menaikkan tingkatdiskonto (interest or discount rate).
Dan pemerintah juga dapat pula menerapkan kebijakan uang ketat(tight money policy) yang merupakan salah satu kebijakan yang ampuh untuk mengatasi terjadinya inflasi .Karena kebijakan ini mempengaruhi seluruh sektor perekonomian ,dengan demikian seluruh sektor perekonomian akan mengalami kemacetan dalam menjalankan aktivitasnya,dan tingkat inflasi dapat menurun tajam.Kebijakan ini pernah berlaku di Indonesia pada tahun 1990 dan hasilnya terlihat dimana menurunya tingkat inflasi pada tahun 1992.
Sebaliknya, Islam biasa menggunakan emas dan perak sebagai mata uang Dinar dan Dirham. Pada zakat yang jadi patokan juga emas dan perak. Misalnya nisab emas untuk zakat adalah 85 gram emas. Bukan uang kertas. Akibatnya nilainya selalu relevan. Tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar.
Emas dan Perak karena punya nilai riel dibanding kertas, lebih stabil dan lebih tahan terhadap inflasi. Contohnya, 1 dinar (4,25 gram emas 22 karat) pada zaman Nabi bisa dipakai untuk membeli 1-2 ekor kambing. Ada satu hadits yang merupakan bukti sejarah stabilitas uang dinar di Hadits Riwayat Bukhari sebagai berikut:
”Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Saya mendengar penduduk bercerita tentang ’Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanahpun, ia pasti beruntung.” (H.R.Bukhari)
Saat ini pun dengan kurs 1 dinar = Rp 1,7 juta, kita bisa mendapat 1 kambing besar atau 2 ekor kambing kecil. Stabil bukan? .Begitu pula stabilitas uang perak Dirham bisa kita buktikan pada surat Al Kahfi ayat 19:
“…Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu…” [Al Kahfi 19]
Nah dengan asumsi pemuda tersebut membawa 3 uang perak/dirham yang saat ini nilainya Rp 40.000 dan jumlah pemudanya 5 orang, maka harga makanan per-porsinya sekitar Rp 24.000 saja. Tidak jauh beda dengan makanan sekarang untuk kurun waktu ribuan tahun.
Ini jauh beda dengan dollar di mana dalam kurun waktu 100 tahun saja nilainya tinggal 0,04 dari sebelumnya. Jadi jika kita di tahun 1900 bisa beli 1 porsi makanan dengan nilai US$ 0,25 (1/4 dollar), tahun 2000 harus US$ 10!
Jadi jika kita menjual barang dengan uang dinar dan dirham, kita tidak perlu repot menaikkan harga lagi. Sebab nilai uang kita otomatis mengikuti nilai-nilai barang lainnya karena sama-sama barang/commodity money.
Para buruh juga tidak perlu lagi demo minta kenaikan gaji karena dengan gaji dinar/dirham, gaji mereka tidak digerus inflasi sebagaimana yang terjadi pada uang kertas/Fiat Money. Dan sebetulnya emas dan perak sudah biasa digunakan di berbagai negara baik di Eropa dan Amerika dari sebelum kekaisaran Romawi hingga abad 19.

4.2 Mengatasi Riba
Dari sini jelas terlihat posisi uang kertas dalam muamalah Islam. Dalam islam semua transaksi jual beli harus memenuhi tiga syarat:
1. Sukarela atau disebut antaroddin minkum,
2. Setara atau disebut mithlan bi mithlin, dan
3. Kontan atau disebut yaddan bi yaddin.
Uang kertas, namanya dolar, euro atau pounsterling atau apa saja, tidak dapat memenuhi ketiga syarat tersebut. uang kertas tidak sukarela, tidak setara, dan tidak kontan. jadi, mau buat beli telor, beras, kambing atau buat membayar apa pun, uang kertas tidak bisa digunakan, batil, haram hukumnya.
Uang kertas tidak dapat memenuhi ketiga syarat jual-beli tersebut, karena di dalamnya mengandung dua jenis riba sekaligus yaitu:
1.Riba al Fadl (karena ketidaksetaraannya itu), dan
2.Riba an Nasiah (karena penundaan pembayarannya) tersebut. Jadi jelas, uang kertas itu, haramnya berlipat dua. 
Hari ini uang kertas dan sistem perbankan riba dimasukan ketengah kaum muslim Indonesia yang di integrasikan (dimapankan) lewat kuda trojan bernama demokrasi.
Dengan melihat hal tersebut di atas, seharusnya tak hanya bank yang dianggap sebagai biang kerok riba tapi kita pun bisa dipersalahkan jika menerimanya riba yang bukanlah sesuatu yang jauh disana yang seolah asing bagi kita. Untuk menyelesaikan urusan jaman riba ini, sadarilah bahwa riba sebagai bagian cara berniaga kita sehari-hari. Kita dibuat begitu tergantung pada amalan riba ini dan jalan keluarnya adalah ubahlah cara berniaga kita sehari-hari hingga tak lagi bergantung pada riba. Inilah kewajiban kita bersama dalam mentaati Allah dan rasul-Nya.
Beberapa orang yang katanya ‘pintar’ atau orang-orang yang sudah apatis menyangka bahwa kita tidak mungkin meninggalkan uang-kertas dan perbankan. Padahal, meninggalkan riba bukanlah perkara yang mustahil, melainkan inilah yang termudah. Dimulai dengan kembali kepada dinar dan dirham. Sebab Allah subhanahu wa ta`ala tidak membebankan kewajiban pada setiap manusia di luar kemampuannya. Allah subhanahu wa ta`ala memberikan jalan keluar yang harus dikerjakan oleh muslim hari ini di Nusantara yakni meninggalkan riba dan memerangi para lintah darat (periba).
Meninggalkan riba berarti menciptakan (mengembalikan) cara berniaga (jual-beli) yang halal diantara kita, dimulai dengan di gunakannya kembali Dinar-Dirham. Dan memerangi periba (harb) adalah dengan mengamalkan kembali segala cara hidup yang sesuai dengan tuntunan syari’ah yang secara otomatis akan menghancurkan sarana ribawi mereka. Keduanya hal ini harus dikerjakan secara bersamaan, karena kurang bijak jika kita menyeru dan mengajak muslim dan umum untuk meninggalkan sistem ribawi bila di saat yang sama tiada pilihan lain yang ditawarkan, dan alhamdulillah dalam hal ini di Indonesia telah beredar dinar dirham yang telah dicetak oleh muslim indonesia melalui Pelopor Pencetakan dinar dirham Mandiri dari Islamic Mint Nusantara (2000). Inilah tugas kita bersama yang ada di hadapan Muslimin hari ini. Ketaatan kepada Allah dan rasulNya adalah kunci kemenangan.
Dengan kita telah memahami pengertian riba di atas yang telah dijelaskan oleh Ibn Rusd yang mengacu kepada empat Ulama Madhab, maka kita melihat Islam hari ini jadi jelas apa posisi pembaharu islam yang berusaha mengislamkan kapitalis yaitu sistem riba dan uang kertas, maka menciptakan Bank Islam atau bank Syariah, para pembaharu ini dengan sengaja atau tidak telah mengabaikan aspek pengertian riba dan uang kertas dengan meredefinisi pengertian riba dengan tujuan untuk memasukan sistem ekonomi modern atau kapitalisme yang sepenuhnya berdasarkan riba melalui demokrasi kedalam kehidupan muslim hari ini. Mari kita tinggalkan riba dan uang kertas, Mari kita gunakan dinar dan dirham.
4.3 Perspektif Islam Dalam Memandang Inflasi
Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total.Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya ,betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini,yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin .Selain itu,dalam pelaksanaannya,ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan .Pertama ,ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yanh tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat.Kedua,ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini memimbulkan berbagai gejolakdalam kegiatannya .Dan dalam ekonomi islam ,hal yang demikian itu insya Alla tidak akan terjadi.
Dalam Islam tidak kenal dengan inflasi,karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham ,yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam .Adirwaman Karim mengatakan bahwa Syekh An-Nabhani(2001:147) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas .Ketika Islam melarang pratek penimbunan harta ,padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan
• Islam telah mengaitkan emas danperak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah ,ketika islam mewajibkan diat,maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah bentuk emas
• Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang
• Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang ,Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak
• Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak ,begitu pun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak
Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi,yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan .Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar ,tapi keadaan itu kecil sekali kemungkinannya.
Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali ,yaitu sebelum perang hunain.Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi kedalam dua macam ,yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia.Inflasi jenis pertama inilah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan khulafatur rasyidin ,yaitu karena kekeringan atau karena peperangan .Inflasi akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal ,yaitu korupsindan administrasi yang buruk ,pajak yang memberatkan,serta jumlah uang yang berlebihan .Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk junlah uangnya,bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan .Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja

BAB IV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya ,berdasarkan data-data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
• Indonesia dapat mengatasi inflasi ,bila pemerintah dan bank sentral menjamin jumlah uang yang diedarkan sama dengan jumlah emas yang ada di bank sentral
• Jika negara ini mau menggunakan dinar dirham sebagai mata uang ,maka negara ini akan terbebas dari krisis ekonomi, karena dinar dirham dianggap juga sebagai commodity money.
• Negara mengganti sistem yang digunakan sekarang (kapitalis) dengan sistem islam yang dapat memajukan negara ini ,serta mengurangi bahkan mengapus kemiskinan yang ada di negara ini.
• Indonesia tidak akan mengalami inflasi bila permintaan konsumen yang tidak terlalu tinggi dan persamaan pada nilai mata uang dinar dan dirham yang apabila kita gunakan di negara ini.
• Apabila sistem yang diterpakan oleh pemerintah kita adalah sistem islam dan bukan kapitalis, dan bukan pula pajak yang harus di bayar oleh penduduk negara kita tetapi zakat yang perlu diterapkan dan dibayarkan
.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mukin dapat dipertimbangkan, yaitu :
• Pemerintah mengganti sistem kapitalisme yang selama ini diterapkan oleh negara kita, dan berganti sistem yaitu sistem islam yang diterapkan dan dipakai oleh pemerintah indonesia.
• Bank sentral meminimalkan peredaran mata uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saja untuk mencapai keseimbangan pada peredaran mata uang di indonesia.
• Dan yang peling utama penulis menyarankan agar kita tidak melakukan riba, dan memusnahkan para lintah darat yaitu pecinta riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif Nur rianto, M S.E.,M.Si.Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, Analisis.Edisi 1.Bandung : Alfabeta,2010
Antonio Syafi’i,Muhammad.Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek .Edisi 1. Jakarta : Gema Insani.2001
Antonio Syafi’i, Muhammad. Bank Syariah dari teori ke praktek. Edisi 1. Jakarta: Gema Insani.2001
Huda ,Nurul dkk.Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis .Edisi 1.Cet .2 Jakarta : Kencana,2009

Invasi K-pop dalam K-drama

Ketika pertama kali drama Korea seperti “Winter Sonata” dan “Autumn in My Heart” disukai banyak orang (baca: penonton non-Korea), penyebabnya adalah alur cerita yang mengharukan dan menguras air mata. Dengan karakter drama seperti itu, tak heran penggemar drama Korea pun kebanyakan wanita, terutama ibu rumah tangga yang mempunyai waktu lebih banyak untuk menonton televisi. Namun, seiring dengan meluasnya demam budaya pop Korea dan getolnya pemerintah Korea Selatan mempromosikan pergerakan ini (termasuk menciptakan istilah bintang “hallyu” untuk para aktor), drama Korea pun mulai mengalami banyak perubahan.

Banyak faktor penyebab. Tema cinta tetap menjadi daya tarik tetapi bumbu-bumbunya alias kemasan pun semakin bervariasi. Mulai dari komedi (“Full House”), laga (“City Hunter”), sejarah atau sering disebut dengan istilah saeguk (“The Moon That Embraces The Sun”) sampai fantasi (“49 Days”).

Faktor penyebab lain adalah demam budaya pop Korea lainnya (yaitu musik K-pop) yang kini semakin banyak disusupkan dalam drama Korea. Toh, para pengusung K-pop alias para penyanyinya yang juga tidak kalah bening dengan aktor dan aktris bintang hallyu.

Drama Korea pun semakin “intim” karena infiltrasi dua hal di atas. Yaitu, drama Korea yang dikemas dalam format musik, mengambil tema musik pop Korea, atau mengeksploitasi kepopuleran dan kegantengan dan kecantikan para penyanyi K-pop. Di tahun-tahun sebelumnya, drama yang menggandeng K-pop masih bisa dihitung dengan jari.

“You’re Beautiful”, drama 16 episode tayangan SBS ini menggunakan dua aktor yang merupakan dua band paling populer dalam K-pop. Lee Hong Ki yang merupakan vokalis FT Island dan Jung Yong Hwa, vokalis CN Blue. Dibalut komedi dan mengambil latar belakang dinamika kehidupan band, drama ini sukses meremajakan target penonton mereka. Demam drama ini tidak hanya pada alur cerita, band rekayasa dalam drama ini, A.N.JELL pun mendadak popular. Berbekal dengan lagu-lagu dalam album soundtrack drama ini, band ini pun dielu-elukan dan sempat konser di Jepang bak idola K-pop yang sebenarnya.

Kesuksesan ini jelas memicu drama sejenis. Tahun lalu, setidaknya ada tiga drama bertema dan berformat sejenis: “Heartstrings”, “What’s Up” dan “Dream High”.

“Heartstrings” kembali memanfaatkan kepopuleran CN Blue dengan menggamit tidak hanya sang vokalis, tetapi juga penggebuk drum band, Kang Min Hyuk. “What’s Up” menampilkan Daesung (Big Bang) yang menggunakan drama ini sebagai momentum kembali bekerjanya setelah skandal tabrak larinya. Sedangkan “Dream High” merupakan proyek ambisius Park Jin Young, pemilik manajemen artis JYP yang sukses mencetak Rain dan 2PM dan Bae Yong Joon, aktor pelopor pergerakan hallyu.

Dalam drama ini, penggemar K-pop dan K-drama benar-benar dimanja. Para pemain dalam drama sengaja dipilih pengusung K-pop yang sedang populer (Taecyeon & Wooyoung 2PM, Suzy Miss A, Eunjung T-ara dan IU). Bae Yong Joon sendiri ikut tampil dalam tiga episode awal untuk memikat penikmat drama. Dengan berlatar belakang sekolah seni, drama ini pun kental dengan unsur musik. Lagu-lagu yang digarap langsung oleh JYP pun dengan cepat menjadi favorit. Sehingga ketika drama ini muncul, rating skala nasional episode pertama pun mencapai 17 persen.

Memasuki tahun 2012, bersiaplah dengan serangan drama korea yang datang satu paket dengan demam K-pop. Stasiun kabel pun ikut berbondong-bondong memproduksi drama sejenis. TvN, misalnya. Tayang bersamaan dengan sekuel “Dream High” adalah drama “Shut Up: Flower Boy Band”. Beberapa pemain dalam drama ini juga penyanyi. L, dari boyband Infinite, Lee Hyun Jae, drummer band indie Mate dan kameo di dua episode, Lee Min Ki, aktor yang juga penyanyi rock. Selain berakting, Lee Min Ki juga menyanyikan lagu tema untuk drama, “Not In Love”.

Sebelum tayang, sekuel Dream High 2 ini sudah banyak dibicarakan. Dan, memang setelah menyaksikan tayangan episode pertama dan kedua, drama korea – kalau tidak boleh disebut invasi – semakin terdominasi dengan gelombang kpop. Infiltrasinya naik satu tingkat. Pihak JYP, Dream High 2 dijadikan ajang untuk memperkenalkan produk duet terbarunya J&J yang rencananya baru akan merilis album pertengahan tahun.

Kemasan “Dream High 2” ini pun semakin berkilau. Kostum pemain semakin warni warni, semakin pop. Tidak hanya pemain utama saja yang penyanyi, bintang tamunya yang dijadwalkan tampil pun akan lebih banyak lagi dari kubu K-pop. Di episode pertama, selain IU, ada Toxic, band pemenang acara variety Top Band, tampil sebagai cameo.

Format drama pun berubah menjadi lebih musikal. Hit demi hit K-pop seperti “I Am The Best” milik 2NE1,  “Roly Poly” – T-ara yang berubah menjadi Lolly Poly, “Top Girl” – G.Na dilantunkan dan liriknya mewakili alur cerita drama. Dan, yang terakhir ini, bukan kebetulan drama musikal kini memang sedang populer secara mendunia dengan hadirnya GLEE.

Satu alasan pembetulan untuk menangkis komentar sinis mengikuti arus alias latah.

Empat Faktor yang Membuat 2NE1 Melejit

Bisa dibilang dominasi K-pop saat ini dipegang grup perempuan, seperti bisa dilihat dari nama-nama yang mendominasi daftar lagu 100 terpanas versi Billboard. Sistar, T-ara, Davichi, dan 2NE1 (Baca: to anyone). Dari nama-nama ini, 2NE1 yang paling unggul.

Tidak hanya satu single, tiga single grup jebolan YG Entertainment ini berada di dalam daftar lagu tersebut. Yaitu: “Ugly”, “I Am The Best”, dan “Hate You”. Dominasi 2NE1 juga tidak hanya di soal penjualan album. Tiket konser tunggal mereka di Seoul selama tiga hari akhir Agustus kemarin laku keras.

Yang unik dari grup yang terdiri dari CL, Bom, Dara dan Minzy ini adalah mereka jarang tampil di acara televisi yang kini semakin menjamur. Akibat pertikaian KBS dan YG Entertainment di masa lalu, penampilan 2NE1 di acara musik pun praktis tidak bisa sebanyak Super Junior misalnya, pada saat promosi musik baru, karena grup praktis tidak akan tampil dalam acara musik KBS (Music Bank).

Namun, apa yang membuat 2NE1 melejit? Ada beberapa faktor , yaitu :

1. Kesan eksklusif

Karena jarang tampil di acara televisi (hanya waktu tertentu saja), 2NE1 justru terkesan eksklusif dan berkelas. Jika ingin melihat keseharian grup, satu- satunya jalan adalah memantengi 2NE1 TV di Mnet yang kini sudah mencapai musim ketiga.

Pihak manajemen artis pun dengan cerdas menggunakan cara lain untuk meningkatkan popularitas didikan mereka, yaitu melalui iklan. Grup yang terpilih sebagai artis terbaik di MAMA (Mnet Asia Music Awards) tahun lalu di Makau ini sering sekali tampil sebagai bintang iklan telekomunikasi. Lagu mereka pun sering kali menjadi lagu iklan telepon seluler.

2. Kostum unik

Sejalan dengan prinsip manajemen, 2NE1 adalah grup yang sangat mengandalkan kemampuan vokal dan musikalitas mereka. Dibanding grup perempuan lainnya, tampang keempat anggota tidak terlalu menonjol. Mungkin hanya Sandara Park yang paling cantik. Itu pun karena ia sempat menjadi model di Filipina.

Untuk menutupi hal ini, pemilik YG, Yang Hyun Suk mengambil strategi menonjolkan profil keempat anggota 2NE1 seperti kartun. Kostum dan dandanan wajah mereka selalu menampilkan terobosan baru yang unik dan mirip karakter manga (komik Jepang). Bahkan di beberapa teaser dan sampul single pun, tampang mereka ditampilkan dalam bentuk kartun (“I Am The Best”). Tak tanggung-tanggung juga dalam soal pencitraan ini, perancang kondang Jeremy Scott digaet untuk mendandani mereka.

3. Lirik khas

Salah satu kekuatan dari 2NE1 dari awal adalah kecanggihan mereka menggunakan frasa-frasa unik. Lihat saja dari nama grup mereka. Lalu lagu hit mereka selalu memiliki frasa yang mudah diingat atau dinyanyikan.

“I Don’t Care” mengumandangkan “e e e” di setiap pengucapan seperti saat Rihanna melantunkan “Umbrella”. Lalu, “I Am The Best” yang dibagian refrain “Naega Jeil Jal Naga” (judul dalam bahasa Korea) yang diucapkan berulang-ulang kali. Dikawinkan dengan musik bergaya reggae, sulit untuk tidak ikut menyenandungkan kata itu berulang-ulang.

4. Bahasa Inggris bagus

Selain lirik khas, yang membuat 2NE1 terasa sebagai grup internasional adalah kemampuan mereka melafalkan lirik bahasa Inggris dengan benar. Ini bisa didengar saat Bom menyanyikan “Lonely”. Tidak lagi terdengar dialek Kongrish.

Semua penggemar K-pop sudah maklum jika para idolanya mempunyai kesulitan dan kadang terlihat seperti fobia atau takut berbahasa Inggris. Hanya penyanyi atau anggota grup yang pernah tinggal/sekolah di luar negeri yang menjadi pengecualian. Pengucapan lirik bahasa Inggris dilakukan dengan baik membuat lagu-lagu 2NE1 semakin nikmat untuk didengar.

B2ST Akan Tampil Dalam ‘1 Night 2 Days’

Pada 18 September mendatang, KBS akan mengudarakan sebuah episode yang bertajuk ‘Viewer’s Trip’ dalam ‘i Night 2 Days’, yang akan menyuguhkan pertunjukan dari B2ST, Shinji (Koyote) dan Hyun Chul. Para artis ini secara khusus akan menggoyang panggung dengan lagu-lagu keras dan menarik di hadapan sekitar seribu penonton.

Konser ini diperkirakan akan menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan, berkat popularitas yang luas grup B2ST di kalangan remaja perempuan dan orang dewasa berusia 20-an. Tapi itu masih akan menjadi pertunjukan yang akan menjadi besar untuk disaksikan dengan seluruh keluarga, sebagaimana wakil dari acara mengatakan bahwa target audiens berkisar dari anak-anak kecil hingga warga dewasa.

Sebelum penarikan diri MC Kang Ho Dong dari industri hiburan, ‘Viewer’s Trip’ terdiri dari tiga bagian, tapi sekarang telah diperluas hingga empat segmen.

B2ST Ajukan Gugatan Balik Terhadap Departemen Kesetaraan Gender dan Keluarga

Tampaknya pihak yang terlibat bisa mencapai sebuah kesepakatan sebagaimana diungkapkan Cube Entertainment, “Bulan lalu pada tanggal 25 Agustus di pengadilan administratif Seoul, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga diberi penangguhan keputusan mereka bahwa (lagu) itu berbahaya bagi anak di bawah umur, dan pada tanggal 5, pengadilan meluluskan permintaan penangguhan.”

Sementara itu pengadilan Seoul berkomentar, “Dalam rangka mengatasi kerugian yang dialami oleh penggugat, kami memutuskan bahwa keputusan cepat diperlukan.”

Lagu ‘Rainy Days’ pada awalnya dilarang pada bulan Juli lalu atas lirik yang dianggap oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga sebagai dorongan bagi anak di bawah umur untuk minum alkohol. Cube Entertainment menjatuhkan gugatan mereka melawan Kementerian terlihat dengan ditangguhkannya pelarangan terhadap lagu tersebut.